JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri merupakan langkah strategis dalam mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah per tahun.
Program ini diharapkan menjadi mesin pendorong utama untuk sektor properti dan jasa konstruksi yang berperan vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Endra menjelaskan bahwa setiap unit rumah yang dibangun akan menggerakkan lebih dari 150 industri turunan. Mulai dari bahan bangunan seperti pasir, semen, batu, genteng, hingga peralatan perumahan, semuanya terhubung dalam rantai pasok yang panjang.
“Program 3 Juta Rumah ini tidak hanya menciptakan hunian, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dengan melibatkan berbagai sektor industri,” ungkap Endra di Jakarta pada Selasa (26/11/2024).
Lebih lanjut, Endra menekankan pentingnya sektor jasa konstruksi yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sekitar 10-12% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan sektor jasa konstruksi yang memiliki potensi besar, kami berupaya mengoptimalkan semua potensi ini. Salah satu fokusnya adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, serta rendahnya impor, sehingga sektor konstruksi dapat lebih bergantung pada sumber daya lokal,” tambahnya.
Dampak Sosial Ekonomi
SKB Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, memberikan dukungan kuat untuk kelancaran Program 3 Juta Rumah.
SKB ini mencakup beberapa kebijakan penting, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta percepatan perizinan PBG dari yang semula memakan waktu hingga 28 hari menjadi hanya 10 hari.
Dengan adanya kebijakan ini, Endra menilai harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan mengalami penurunan, mengingat beban biaya yang lebih ringan bagi pengembang dan pembeli rumah.
“Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG akan menurunkan harga rumah MBR, sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Endra.
Selain itu, SKB Tiga Menteri juga memiliki dampak positif bagi masyarakat secara langsung. Dalam proses konstruksi, banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.
“Semangat SKB Tiga Menteri tidak hanya soal output berupa rumah untuk rakyat, tetapi juga manfaat bagi masyarakat selama proses konstruksi, mulai dari pekerjaannya hingga industri-industri turunan yang terkait,” imbuh Endra.
Pertumbuhan Ekonomi
Selain menjadi solusi terhadap kebutuhan perumahan, Program 3 Juta Rumah juga berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan properti.
Hal ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka di atas 5%, bahkan mencanangkan angka 8%.
Salah satu sektor yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut adalah sektor jasa konstruksi.
Program ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia lebih cepat, dengan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Dengan dukungan kebijakan yang lebih efisien dan sinergi antar instansi terkait, program pembangunan perumahan ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah kebutuhan rumah, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi Indonesia secara keseluruhan. (GIT)
