JAKARTA, LINTAS — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fahri, berdasarkan proyeksi Kementerian PKP, melalui tiga program utama di sektor perumahan, perputaran ekonomi yang dihasilkan bisa mencapai Rp310 triliun per tahun.
“Kontribusi ini berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1% sampai 1,3% dari target 8% yang dijanjikan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Fahri dalam diskusi Berani Bicara bertajuk “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
Tiga Program Prioritas Sektor Perumahan
Fahri memaparkan tiga program prioritas yang akan dijalankan pemerintah dalam waktu dekat, pertama: renovasi Dua Juta Rumah. Program ini akan dimulai pada tahun anggaran 2026 dengan alokasi dana mencapai Rp43 triliun. Fokus utamanya adalah memperbaiki rumah-rumah milik masyarakat di pedesaan agar menjadi hunian yang layak.
Kedua, pembangunan Satu Juta Rumah Baru di Perkotaan. Dilaksanakan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, program ini bertujuan merestorasi kawasan kumuh dan menyediakan hunian layak di wilayah perkotaan yang padat.
Ketiga, Penataan Kawasan Pesisir dan Pembangunan Rumah Vertikal. Sekitar 10 persen wilayah pesisir Indonesia akan menjadi prioritas untuk pembangunan rumah vertikal. Program ini mendukung pengurangan backlog atau kekurangan hunian yang saat ini mencapai sekitar 20 juta unit.
Subsidi Fokus pada Tanah, Bukan Hanya Kredit
Fahri juga menekankan perlunya mengubah pendekatan subsidi perumahan. Menurutnya, subsidi seharusnya difokuskan pada pengendalian harga tanah, bukan hanya pada kredit perumahan, agar pembangunan tidak semata mengikuti logika pasar.
“Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan,” tegasnya.
Baca Juga: Wamen Fahri: 39,8 Juta Keluarga Tak Punya Hunian, PKP Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah
Dalam jangka panjang, Fahri mengatakan pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun (rusun) dengan harga terjangkau akan didorong melalui konsolidasi lahan oleh negara dan penerapan skema sewa jangka panjang.
“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Fahri. (CHI)
