Jakarta, Lintas – Masifnya pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan jumlah tenaga ahli yang mumpuni untuk mengisi kebutuhan pembangunan jasa konstruksi. Baik itu di bidang perencanaan, kajian, perancangan, pengawasan maupun manajemen konstruksi. Dengan begitu, guna mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur, perlu keterlibatan penyedia jasa yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Inkindo 2023 Kamis (25/5/2023) di Jakarta. Rakernas tersebut bertema “Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional Sektor Konstruksi”.
“Penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata. Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tetapi menjamin infrastruktur juga berfungsi dengan baik,” kata Fatah
Fatah berharap, kualitas jasa konstruksi terus mengalami peningkatan. Dengan begitu penyedia jasa dapat bersama-sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Untuk itu, kita perlu bekerja keras dan bekerja sama memastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika. Termasuuk harus tertib dalam penyelenggaraan keselamatan konstruksi,” kata Fatah.
Berkontribusi Aktif
Fatah, yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengatakan, sebagai salah satu asosiasi badan usaha jasa konstruksi yang terakreditasi, Inkindo harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021. Dengan begitu, Inkindo dapat berkontribusi aktif dan menjalankan perannya dengan baik. Peran asosiasi badan usaha jasa konstruksi (BUJK) terus meningkatkan kompetensi badan usaha, dan melindungi kepentingan anggota. Selain memberdayakan anggotanya dengan melaksanakan pengembangan usaha berkelanjutan.
“Asosiasi juga berperan dalam meningkatkan etika badan usaha dan mendukung Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Badan Usaha, serta menjadi pelaku utama dalam mendukung program percepatan pembangunan dan memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan pengembangan jasa konstruksi Indonesia,” kata Fatah.
Pada tahun 2023, Kementerian PUPR diberikan anggaran sebesar Rp 125 triliun untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal itu baik di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, maupun perumahan. Dalam nilai tersebut, dialokasikan pula Rp 21 triliun untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain tugas prioritas tersebut, Kementerian PUPR melalui Instruksi Presiden No 3/2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah mendapat amanah untuk melaksanakan paket pembangunan jalan daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 32,79 triliun. Pekerjaan berupa penanganan jalan dan jembatan dengan jumlah sekitar 996 paket kegiatan, yang terdiri dari paket pekerjaan konstruksi dan paket jasa konsultansi konstruksi. (HRZ)
