BEKASI, LINTAS – Program rumah subsidi wartawan resmi bergulir. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 83 jurnalis, Selasa (6/5/2025), di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi.
“Hari ini saya serahkan kunci rumah bersubsidi untuk para wartawan. Kami ingin mereka memiliki hunian yang layak, agar bisa terus bekerja menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujar Maruarar.
Maruarar menegaskan bahwa program ini bukanlah bentuk sogokan politik. Ia ingin menunjukkan bahwa negara hadir bagi semua warga, termasuk jurnalis yang kerap luput dari perhatian dalam kebijakan perumahan.
“Silakan wartawan jalankan tugasnya dengan jujur. Kalau rumahnya bagus, beritakan bagus. Kalau buruk, laporkan. Wartawan itu mata dan telinga masyarakat,” tegasnya.
Menteri PKP juga mengapresiasi Menkomdigi Meutya Hafid yang ikut mendorong penyediaan rumah untuk wartawan. Meutya yang juga mantan jurnalis dinilai memiliki empati tinggi terhadap kesejahteraan profesi sejenis.
Kuota Naik Jadi 3.000, Distribusi Nasional Dimulai
Tak hanya di Bekasi, program ini juga serentak digelar di kantor cabang BTN di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta, dengan masing-masing 10 wartawan penerima.
Hingga kini, Kementerian PKP telah menyiapkan 1.000 unit dan akan menambah 1.000 unit lagi. Jika peminatnya tinggi, Maruarar siap menaikkan kuota menjadi 3.000 rumah subsidi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meninjau langsung unit rumah yang dibangun oleh Vista Land Group. “Saya lihat langsung, bangunannya bagus dan pengembangnya bertanggung jawab,” kata Maruarar.
Program rumah subsidi wartawan merupakan bagian dari target nasional Program 3 Juta Rumah yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Maruarar optimistis, target ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ia menyebut bahwa target rumah subsidi nasional tahun ini juga ditingkatkan, dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Bersama BP Tapera, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, percepatan izin PBG, serta kemudahan proses KPR FLPP.
Baca Juga: ASDP Genjot Layanan Penyeberangan Wilayah 3T
Menteri Meutya Viada Hafid menyebut, dari sekitar 100 ribu jurnalis di Indonesia, 70 persen di antaranya belum memiliki rumah yang layak. Menurutnya, program rumah subsidi ini adalah solusi nyata atas kondisi tersebut.
“Ini momentum penting agar jurnalis di seluruh Indonesia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Program ini patut didukung penuh,” ujarnya.
Program rumah subsidi wartawan bukan hanya upaya meningkatkan kesejahteraan profesi jurnalis, tapi juga bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Di bawah komando Maruarar Sirait, Kementerian PKP siap menambah kuota, memperluas distribusi, dan menghadirkan inovasi nyata agar masyarakat makin mudah punya rumah. (GIT)
