Jakarta – Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan Rest Area Gunung Mas Puncak sebagai bagian dari dukungan penataan Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Rest area ini berfungsi menata pedagang kaki lima (PKL) atau usaha mikro serta meningkatkan kegiatan agrowisata sehingga meningkatkan perekonomian di Kawasan Puncak pasca pandemi Covid-19.
“Selain berfungsi untuk tempat singgah pengendara, kehadiran rest area juga didorong untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal melalui penyediaan kios-kios bagi usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produk dan kuliner lokal,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Rest Area Gunung Mas Puncak dibangun sejak September 2020 dan selesai pada Desember 2021 dengan anggaran sebesar Rp52,9 miliar. Pembangunan rest area dilakukan oleh PT Subota International Contractor sebagai kontraktor pelaksana.
Rest area tersebut telah siap ditempati oleh 516 PKL atau usaha mikro guna meningkatkan pariwisata wilayah Bogor dan sekitarnya. Selain itu, pembangunan rest area ini juga merupakan salah satu upaya jangka panjang dalam mengurangi risiko terjadinya longsor pada jalur Puncak akibat adanya perubahan pemanfaatan ruang, curah hujan tinggi, dan kondisi topografi.
Tersedia kios-kios untuk menampung usaha kecil dari sekitar lokasi rest area.
Rest area seluas 7 ha ini telah dilengkapi sejumlah fasilitas utama yakni 3 area parkir seluas 1.774 m2 yang mampu menampung sekitar 500 mobil, masjid seluas 576 m2, dan plaza pandang seluas 572,27 m2. Tersedia juga meeting point untuk evakuasi pengunjung jika terjadi bencana, docking station, taman atau ruang terbuka hijau, amphitheater, kolam retensi, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), serta toilet umum.
Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk melakukan penataan pada fasilitas rest area di berbagai ruas tol. Tercatat selama tahun 2021 Kementerian PUPR telah selesai melakukan penataan pada 92 rest area di berbagai jalan tol di pulau Jawa.
“Kementerian PUPR telah melakukan berbagai peningkatan fasilitas rest area. Seperti menyediakan area komersil untuk UMKM, toilet bersih, sarana yang ramah disabilitas, fasilitas ibadah dan penataan taman,” tutur John Wemphy Wetipo, Wakil Menteri PUPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. (*)
