Bahkan, hingga saat ini, belum ada anggota yang membayar iuran. Dana yang dikelola oleh BP Tapera masih bersumber dari dana Bapetarum yang semakin menipis karena kebutuhan pengembalian kepada PNS yang telah pensiun.
“Tumpang tindih peran antara BP Tapera dengan BPJS TK juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di saat skema Tapera belum berjalan, justru BPJS TK juga menjalankan skema bantuan perumahan bagi pekerja yang menjadi anggotanya, seperti fasilitas KPR FLPP melalui bank penyalur yang sama,” katanya.
Kebutuhan terus meningkat
Mengacu pada data BPS, kebutuhan perumahan akan terus meningkat sejalan dengan laju pertambahan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi 284 juta jiwa pada 2025, dan mencapai 305 juta jiwa pada 2035.
Konsentrasi peningkatan penduduk Indonesia masih di perkotaan. Data 2022 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 57,9%. Jumlah ini akan terus bertambah menjelang 2050 atau bisa melampaui lebih dari 60% penduduk di perkotaan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan perumahan. Komitmen itu ditandai dengan dipisahnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pemisahan tersebut sesuai dengan visi misi Presiden, khususnya kegiatan perumahan dan permukiman, melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar-umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Kementerian PKP siap mendukung program prioritas ke-13 dari 17 prioritas program Presiden, yaitu menjamin rumah murah, sanitasi untuk masyarakat desa, dan rakyat yang membutuhkan.
Baca Juga: Pembangunan yang Berorientasi Kesejahteraan Rakyat
Adapun program utamanya adalah program 3 Juta Rumah yang bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, terutama bagi MBR. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo dan dicanangkan untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun.
”Akan dibawa ke mana (quo vadis) perumahan rakyat 5 tahun mendatang?” tutur Paul. (PAH/ROY/SAL)
