Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80, sejumlah program telah dilaksanakan dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
JAKARTA, LINTAS – Indikator kesejahteraan dapat diukur berdasarkan aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial. Kementerian PKP dan Kementerian PU berperan sebagai penyelenggara prasarana serta sarana yang dapat diandalkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Kementerian PKP mengandalkan program 3 Juta Rumah sebagai percepatan kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini tidak hanya berorientasi pada penerima manfaat, tetapi memiliki sasaran lebih luas karena pembangunan infrastruktur perumahan akan melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah masif.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tidak hanya menyasar warga yang belum memiliki rumah, tetapi juga mencakup warga yang bertempat tinggal di unit hunian yang tidak layak (Rabu, 6/8/2025). Saat ini, jumlah total dari kedua kategori hunian tersebut mencapai 60,7 juta unit.
Penyelenggaraan perumahan bersubsidi tidak hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut pembiayaan.
Pembangunan hunian yang dapat dijangkau MBR berawal dari pengadaan tanah yang murah. Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur zona tata guna lahan agar tersedia lahan murah.
Di lain sisi, dibutuhkan terobosan strategi pembiayaan karena terdapat banyak warga yang tidak mampu memeroleh kredit rumah secara konvensional. Pendekatan skema pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) perlu diupayakan untuk mendukung dari pihak pengembang ataupun warga, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan yang mengatur KUR khusus untuk perumahan telah terbit dan direncanakan sosialisasinya pada akhir Agustus 2025.
Selain mengandalkan pembangunan rumah subsidi, Kementerian PKP juga masih mengandalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pembenahan rumah tidak layak huni. Program BSPS menjadi salah satu instrumen mengatasi permasalahan backlog rumah tak layak huni di Indonesia.
Air minum dan sanitasi
Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK) Kementerian PU tengah menyoroti cakupan layanan air minum yang belum optimal karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada, Ditjen CK hanya sanggup menyediakan 1,3 juta sambungan rumah hingga 2029. Padahal tersedia potensi idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dapat melayani hingga 2 juta sambungan rumah.
Direktur Jenderal CK Dewi Chomistriana berharap, adanya Instruksi Presiden dan alternatif sumber pembiayaan lain untuk percepatan cakupan layanan sektor air minum (Senin, 4/8/2025). Dewi juga memerhatikan permasalahan sampah yang tak kunjung tuntas.
Dewi mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat melalui pemilahan sampah. “Pemilahan harus dilakukan sejak dari hulu, yaitu oleh masyarakat. Apa pun teknologinya, jika sampah tidak dipilah sejak awal, timbunan akan tetap tinggi dan penanganannya lebih sulit,” jelasnya.
Masyarakat sendiri juga memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan melalui ruang hidup yang sehat. Sementara, pemerintah daerah berperan memprioritaskan pembiayaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun Pemerintah Pusat.
Penyediaan Sekolah Rakyat
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Ditjen PS) Kementerian PU telah dan sedang melaksanakan 149 bangunan Sekolah Rakyat (SR) dalam tiga tahap. Tahap 1A telah selesai 63 SR yang tersebar di beberapa lokasi, Tahap 1B segera difungsikan 37 SR di 21 provinsi, dan Tahap 1 C ada 50 lokasi SR yang dibiayai APBN dan APBD.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan SR (yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial) bukan hanya tentang membangun ruang belajar, tetapi juga membangun masa depan anak-anak Indonesia (Rabu, 6/8/2025). Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan standar pendidikan nasional.
Baca Juga: Proyek Relokasi Jalan Nasional di Pelabuhan Kijing Kalbar Capai 62 Persen, Rampung 2026
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 SR per tahun di semua jenjang pendidikan, di mana setiap SR mampu menampung 75-150 siswa.
Penyelenggaraan perumahan subsidi, prasarana air minum dan sanitasi, serta SR merupakan sebagian upaya pembangunan oleh Pemerintah Pusat yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, tetap dibutuhkan peran dan aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat agar infrastruktur yang dibangun tepat sasaran. (timlintas)
