JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Penandatanganan berlangsung Selasa (5/8/2025) di Pendopo Kementerian PU, Jakarta.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sinergi tersebut menegaskan peran aktif kementerian dalam pengembangan infrastruktur sosial.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pendekatan yang digunakan akan meniru keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
“Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan SR. Target kita adalah 1.000 lokasi, dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa.
Ia menambahkan bahwa penentuan lokasi akan dilakukan oleh BGN, sementara PU akan membangun fisiknya.
“Insya Allah, kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan kepala daerah juga antusias, karena luas lahannya relatif lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat,” kata Dody.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hidayana menegaskan pentingnya kerja sama tersebut dalam strategi nasional pemenuhan gizi. “Saat ini kami sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/kota yang belum memiliki SPPG,” ungkapnya.
Prototipe
Menurut Dadan, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga menjadi prioritas pembangunan. BGN menargetkan pembangunan 25.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 unit di wilayah 3T, baik melalui skema APBN maupun kemitraan.
Pada Agustus ini, target penerima manfaat program MBG mencapai 20 juta jiwa. Jumlah itu akan meningkat menjadi 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember 2025.
Sebagai wujud konkret dukungan, Kementerian PU telah menerbitkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang desain prototipe bangunan SPPG. Prototipe itu terdiri atas dua desain modular dan satu desain konvensional yang dapat digunakan berbagai pihak.
PU juga telah membangun tiga unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen melalui dana CSR BUMN Karya dengan lahan milik kementerian.
“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kebijakan lintas kementerian untuk memperluas akses makanan bergizi, terutama di wilayah yang kurang berkembang,” tandas Dody. (HRZ)
Baca Juga: Infrastruktur untuk Gizi Anak di Daerah 3T Dipercepat
