JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuntaskan pembangunan prototipe Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banjar, Jawa Barat. Fasilitas itu disiapkan sebagai model nasional dapur profesional untuk mendukung program MBG Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungannya pada Selasa (18/11/2025), Menteri PU Dody Hanggodo, melalui keterangan tertulis, menegaskan pentingnya standar mutu.
“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” ujarnya.
Selain itu, ia memastikan prototipe dapur ini memenuhi unsur kecepatan, higienitas, keamanan, serta kepatuhan regulasi.
“Kami berharap semua dapur MBG dapat beroperasi optimal, higienis, dan memberikan pelayanan terbaik tanpa kendala. Silakan rekan media meninjau langsung,” kata Dody.
Alur produksi
Adapun dapur MBG Banjar dibangun berukuran 20 meter x 20 meter dan dilengkapi fasilitas profesional, seperti area memasak berbahan stainless steel, lantai epoxy, ceiling tahan api dan lembap, sistem IPAL biomedia, CCTV, genset 30 kVa, serta perangkat keselamatan.
Kemudian, alur produksi dirancang terintegrasi dari penerimaan bahan baku hingga keluarnya makanan siap distribusi. “Dapur ini dirancang agar kualitas makanan benar-benar terjaga, baik dari rasa, aroma, maupun higienitas,” ujar Dody.
Lebih jauh, Menteri Dody memberi arahan tambahan, termasuk peningkatan sistem ventilasi dan exhaust, percepatan sertifikasi halal, serta pengelolaan limbah sesuai standar. Ia juga menegaskan pentingnya pasokan listrik tanpa henti karena dapur menyimpan bahan sensitif. “Kalau listrik padam dan suhu naik, kualitas bahan langsung rusak,” katanya.
Dapur MBG Banjar dibangun sejak Agustus 2025 di lahan BBWS Citanduy seluas 1.002,3 meter persegi, dengan luas bangunan 400 meter persegi. Seluruh pekerjaan konstruksi—struktur, arsitektur, MEP, peralatan dapur, dan fasilitas pendukung—telah rampung seratus persen dalam 60 hari. (HRZ)
Baca Juga: Bahan Baku Produksi Lokal Minim, Tantangan Program MBG di Kepulauan Nias
