JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam rapat kerja yang digelar hari ini, Selasa (29/10/2024) dengan Komisi V DPR-RI, menegaskan komitmennya untuk merealisasikan program ambisius 3 juta rumah.
Meskipun menghadapi anggaran yang semakin menipis, ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan impian ini. “Ini Presiden Prabowo, dan garis komandonya jelas. Kami diangkat oleh presiden,” tegasnya, menandakan keseriusannya dalam menjalankan mandat ini.
Dalam upaya menata kembali kementerian, Maruarar memfokuskan diri pada keterbukaan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. “Kami mengundang 300 stakeholder, termasuk asosiasi, mantan menteri, developer, kontraktor, dan konsultan dari semua skala,” tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan struktur yang lebih progresif dan efisien.
Salah satu poin penting yang diangkat adalah digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa. “Kami ingin digitalisasi semua proses, sehingga pengelolaan menjadi lebih transparan dan efisien,” ujarnya. Selain itu, ia menyebutkan rencana untuk menyusun tim yang lebih terfokus, dengan setiap Direktur Jenderal bertanggung jawab atas pembangunan 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota setiap tahunnya.
Meskipun antusiasme terlihat jelas, tantangan nyata menghantui program ini. Maruarar mengakui bahwa pencapaian target sangat jauh dari harapan. Dari target 145 ribu rumah untuk tahun 2024, hanya 34 ribu yang telah tercapai hingga saat ini. “Bayangkan, untuk mencapai 3 juta rumah, kita harus berupaya 25 kali lipat,” ungkapnya dengan nada serius.
Anggaran juga menjadi sorotan utama. Maruarar menjelaskan bahwa anggaran untuk tahun 2024 adalah Rp 14 triliun, yang akan turun menjadi Rp 5 triliun pada tahun 2025.
“Kami harus membangun 3 juta rumah dengan anggaran yang semakin kecil. Ini adalah tantangan besar,” katanya, sembari meminta kritik dan saran dari DPR terkait kelayakan anggaran yang diajukan.
Transparansi dan Antikorupsi
Dia menekankan pentingnya transparansi dan anti-korupsi dalam semua proses. “Dengan konsep gotong royong dari para founding fathers kita, kami percaya bisa menyelesaikan masalah ini,” jelasnya. Namun, dengan anggaran yang berkurang dan target yang meningkat, banyak pihak mempertanyakan apakah rencana ini realistis.
Maruarar mengajak DPR untuk berperan aktif dalam pengawasan dan memberi masukan. “Jika data yang saya sampaikan benar, kita semua harus bekerja lebih keras untuk mencapai target ini. Saya mohon kritik dari rekan-rekan di DPR untuk memastikan kami berada di jalur yang benar,” ujarnya.
Dengan suasana rapat yang penuh diskusi, perhatian kini tertuju pada bagaimana langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan program 3 juta rumah ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga terwujud sebagai realitas bagi rakyat. Akankah kolaborasi yang diusung Maruarar dapat mengatasi tantangan besar ini, atau akan menjadi tantangan yang sulit dihadapi di masa depan? (GIT)
