JAKARTA, LINTAS — Untuk memberantas praktik korupsi, keterbukaan publik dan transparansi akan diterapkan di Kementeriran Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Setiap rapat di PKP akan disiarkan secara live streaming di Youtube. Adapun publik bisa langsung menyampaikan pengaduan melalui call center yang disediakan.
Demikian disampaikan oleh Maruarar Sirait dalam pemaparan, Senin (28/10/2024), di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
“Saya baru di-brief mengenai korupsi di sektor perumahan. Denmark menjadi contoh yang baik dengan keterbukaan publiknya. Oleh karena itu, semua rapat yang saya pimpin harus disiarkan melalui YouTube, dan saya akan segera membuat call center untuk pengaduan terkait dugaan korupsi atau pungutan liar di kementerian ini,” kata Maruarar.
Bang Ara, demikian Maruarar Sirait biasa disapa, mengungkapkan bahwa pengawasan ketat dan sistem yang transparan akan diterapkan. Ia mengusulkan agar Inspektorat Jenderal (Irjen) kementeriannya berasal dari Kejaksaan Agung untuk memastikan akuntabilitas dan integritas terjaga. “Jangan coba-coba melakukan korupsi. Kami telah membangun sistem yang benar dan transparan dari awal,” tegasnya.
Penyederhanaan STOK
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyederhanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementerian. Maruarar menjelaskan, “Saya telah meminta izin dari Pak Prabowo untuk membuat departemen ini lebih efisien. Ada empat direktorat jenderal yang akan menangani berbagai aspek, dari desa hingga kota, sehingga setiap urusan dapat ditangani secara jelas dan terfokus.”
Menanggapi anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP tahun 2025, Maruarar mencatat bahwa kementerian pada 2025 diharapkan dapat membangun tiga juta rumah dengan anggaran sebesar Rp 5 triliun, jauh lebih sedikit dibandingkan anggaran Rp 14 triliun pada 2024 yang hanya mampu membangun 200-an ribu rumah.
“Kami harus melakukan lebih banyak dengan (anggaran) lebih sedikit. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi,” ungkapnya.
Dalam sesi tersebut, Menteri Maruarar juga meminta masukan dari publik mengenai SOTK yang baru. “Saya ingin semua data dan rencana dibuka untuk umum. Apakah SOTK ini sudah efektif? Mari kita diskusikan bersama,” katanya, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pemerintahan.
Dengan semangat untuk membangun sistem yang lebih bersih dan transparan, Maruarar Sirait berkomitmen untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Ia berharap dengan langkah-langkah ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mencapai skor tertinggi dalam keterbukaan publik.
“Mari dukung saya untuk membuat kementerian ini bebas dari korupsi,” ujurnya.
Acara ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu yang telah lama menggerogoti sektor perumahan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (GIT)
