Pekanbaru, Lintas — Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau sedang menangani paket Inpres Jalan Daerah (IJD) berupa jalan rusak dan menuju objek wisata.
IJD mendorong percepatan konektivitas jalan daerah untuk mengangkat perekonomian nasional lewat pemerataan kondisi jalan yang mantap.
“Percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah,” kata Kepala BPJN Riau Yuliansyah kepada Majalah Lintas.
“Pemerataan kondisi jalan yang mantap melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD),” lanjutnya.
Paket-paket IJD di Riau yang diusulkan dan lolos evaluasi readiness criteria dibagi dalam dua tahap (batch) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023.
Baca juga: Penanganan Jalan Daerah di Bengkulu Gunakan Aspal Buton dan Aspal Karet
Usulan penanganan jalan daerah Batch I berjumlah 11 paket fisik dan 3 paket pengawasan dengan alokasi dana Rp 395,787 miliar.
Batch II berjumlah 11 paket fisik dan 3 paket pengawasan dengan alokasi dana Rp 310,560 miliar.
Total usulan penanganan jalan daerah berjumlah 22 paket fisik dan 6 paket pengawasan dengan alokasi dana Rp 706,348 miliar.
Disetujui 3 Paket Fisik dan 1 Pengawasan
Untuk Batch I, dari 11 usulan kegiatan pekerjaan fisik dan tiga paket pengawasan yang diajukan Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan, hanya tiga paket fisik dan satu paket pengawasan disetujui.
“Saat ini, telah terbit revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tiga ruas penanganan jalan daerah melalui Inpres yang sudah teralokasi ke dalam DIPA BPJN Riau pada 12 Juli 2023, dan telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 20 Juli 2023,” lanjut Yuliansyah.
Tiga paket dengan total target efektif penanganan jalan daerah sepanjang 24,6 km.
Perinciannya, pertama, peningkatan jalan Baserah-Perhentian Luas dengan total panjang ruas 16,8 km dan lebar badan jalan 4 meter. Kondisinya rusak ringan sepanjang 1,2 km, dan rusak berat 10,3 km berupa jalan tanah, kerikil, dan aspal.
Kedua, peningkatan Jalan Lingkar Ujung Batu-Ujung Batu-Rokan dengan total panjang 4,75 km dengan lebar badan jalan 6 meter. Kondisi jalan rusak ringan berupa jalan kerikil.
Ketiga, peningkatan jalan Simpang Pemda-Pelabuhan Pelindo dengan total panjang 12,19 km dengan lebar badan jalan bervariasi antara 5-12 meter. Kondisinya rusak ringan sepanjang 3,1 km berupa jalan kerikil dan aspal.
Tiga paket dengan total target efektif penanganan jalan daerah sepanjang 24,6 km.
Perinciannya, pertama, peningkatan jalan Baserah-Perhentian Luas dengan total panjang ruas 16,8 km dan lebar badan jalan 4 meter. Kondisinya rusak ringan sepanjang 1,2 km, dan rusak berat 10,3 km berupa jalan tanah, kerikil, dan aspal.
Kedua, peningkatan Jalan Lingkar Ujung Batu-Ujung Batu-Rokan dengan total panjang 4,75 km dengan lebar badan jalan 6 meter. Kondisi jalan rusak ringan berupa jalan kerikil.
Ketiga, peningkatan jalan Simpang Pemda-Pelabuhan Pelindo dengan total panjang 12,19 km dengan lebar badan jalan bervariasi antara 5-12 meter. Kondisinya rusak ringan sepanjang 3,1 km berupa jalan kerikil dan aspal.
Beberapa ruas jalan tersebut guna mendukung kawasan perkebunan sawit dan karet, serta kawasan industri di sekitar Pelabuhan PT Pelindo I, Perawang.
Adapun alokasi biayanya, untuk jalan Baserah-Perhentian Luas sebesar Rp 49,499 miliar.
Lalu, Jalan Lingkar Ujung Batu-Ujung Batu-Rokan sebesar Rp 33,046 miliar; dan Jalan Simpang Pemda-Pelabuhan Pelindo sebesar Rp 30,648 miliar.
“Kami mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah sejak bulan Februari 2023. Berdasarkan Inpres, pada proses awal, usulan yang disampaikan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Riau terdapat 76 usulan dengan perkiraaan biaya Rp 6,4 triliun,” ungkap Kepala BPJN Riau Yuliansyah, Kamis (20/7/2023), dalam wawancara online.
“Tetapi, hasil verifikasi yang dilakukan BPJN Riau bersama Direktorat Preservasi I dan Direktorat SSPJJ ditetapkan 22 paket kegiatan yang readiness criteria-nya dapat diterima dengan pagu total Rp 706,348 miliar,” lanjutnya.
Berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor KU 0101-Mn/1515 tanggal 25 Juli 2023 perihal tindak lanjut usulan anggaran untuk pelaksanaan Inpres, Menteri PUPR mengusulkan kembali kepada Menteri Keuangan untuk dapat memproses penganggaran DPP Tahap I yang belum teralokasi dananya sebesar Rp 7,2 triliun untuk seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami berharap usulan ini dapat segera terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat sisa waktu pelaksanaan di TA 2023 yang sangat terbatas,” tutur Yuliansyah.
Kawasan Wisata Bono
Pada 14 Juli 2023, rombongan Komisi V DPR mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses ke Riau, didampingi Gubernur Syamsuar.
Salah satu objek yang ditinjau yakni jalan akses menuju kawasan wisata Bono di daerah Teluk Meranti, Kabupaten Pelelawan.
Kawasan wisata Bono telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Melalui program IJD tahun 2023, jalan akses lintas Bono ini telah lolos verifikasi Batch 1 sepanjang 5,5 km dengan pagu Rp 40 miliar, dan saat ini menunggu penetapan alokasi DIPA dari Kementerian Keuangan.
Lokasi jalan akses yang telah lolos verifikasi berada di KM 64 + 150 sampai KM 69 + 650. Gubernur berharap program ini bisa dilanjutkan sampai Teluk Meranti di KM 84 + 590. Program ini akan diusulkan kembali pada TA 2024. (DWO/SAL/EDW)
Baca Juga: BPJN Babel “Gaspol” 9 Paket Jalan Daerah
