JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 40,59 triliun menjadi Rp 116,23 triliun. Adapun sebelumnya hanya dialokasikan sebesar Rp 75,63 triliun.
Alokasi anggaran tambahan ini dibeberkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian PUPR di Gedung Parlemen, Rabu (11/9/2024).
Basuki menjelaskan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan dukungan ketahanan pangan dan energi sebesar Rp 11,9 triliun. Lalu untuk renovasi prasarana sarana sekolah sebesar Rp 19,5 triliun. Kemudian untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 9,19 triliun.
“Dukungan ketahanan pangan dan energi tersebut untuk penyelesaian bendungan on-going, pembangunan jaringan
tersier dan cetak sawah, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan bendung. Termasuk padat karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan total pagu tambahan sebesar Rp 11,9 triliun,” kata Basuki.
Terkait renovasi prasarana sarana sekolah berupa pembangunan sekolah unggul dan revitalisasi sekolah/madrasah.
Tambahan untuk IKN
Seperti diketahui, pada pembahasan APBN 2025 sebelumnya, untuk melanjutkan pembangunan IKN disediakan alokasi dan sebesar sebesar Rp 4,1 triliun. Namun, pada pembahasan Rabu (11/9/2024), Komisi V menyetujui tambahan anggaran untuk IKN sebesar Rp 9,19 triliun. Artinya, untuk anggaran melanjutkan pembangunan IKN tersedia anggaran dari APBN sebesar Rp 13,29 triliun.
Dana tambahan untuk IKN sebesar Rp 9,19 tersebut, dijelaskan Basuki, digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, antara lain pembangunan jalan tol, jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Lalu Bandara VVIP atau Bandara Nusantara, pembangunan kawasan peribadatan. Termasuk pembangunan kantor Kementerian PUPR, JDU, dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, jaringan air limbah, sekolah, pasar dan puskesmas, serta kelanjutan pembangunan rusun ASN dan hankam.
Dari total pagu Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp 116,23 triliun dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut, yakni di Sekretariat Jenderal sebesar Rp 528,44 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 37,41 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 33,82 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp 4,78 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 148,96 miliar, BPIW sebesar Rp 92,79 miliar, dan BPSDM sebesar Rp 347,32 miliar.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kesimpulan rapatnya menyampaikan, Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian Pagu Anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp 40,59 triliun.
“Terkait dengan penambahan anggaran dimaksud, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian anggaran tersebut dalam rapat mendatang dengan memperhatikan seksama aspirasi dari Komisi V DPR RI,” kata Lasarus. (HRZ)
