JAKARTA, LINTAS – Pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 146,98 triliun pada tahun 2024 akan digunakan untuk menyelesaikan seumlah pembangunan infrastruktur prioritas.
Infrastruktur prioritas dimaksud, di antaranya di bidang sumber daya air, pembangunan jalan dan jembatan, bidang permukiman dan Ibu Kota Nusantara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan hal itu saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
“Prioritas utama program TA 2024, yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multiyears contract (MYC), pelaksanaan program OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden, di antaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah,” kata Basuki dikutip dari siaran pers.
Di bidang sumber daya air, anggaran sebesar Rp 47,64 triliun, meliputi pembangunan 23 unit bendungan. Kemudian revitalisasi danau, pembangunan 4.000 hektar irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 38.000 hektar irigasi. Lalu pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
Baca Juga: Bendungan Pamukkulu Siap Airi 6.188 Hektar Lahan Pertanian pada Desember 2023
“Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover, underpass (terowongan) 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km,” kata Basuki.
Permukiman dan Renovasi Stadion
Di bidang permukiman dianggarkan Rp 32,70 triliun. Dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter per detik. Kemudian untuk perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK. Lalu membangun sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi. Selanjutnya pembangunan sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.
Kemudian untuk pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 meter persegi. Juga pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan. Termasuk pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit. Kemudian, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit. Selanjutnya rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
Baca Juga: Renovasi Selesai, Stadion Si Jalak Harupat Siap Dipakai Piala Dunia U-17
Khusus bidang perumahan sebesar Rp 9,25 triliun. Anggaran ini dipakai untuk pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit).
Baca Juga: Rusun untuk Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku Dibangun
Di dalamnya juga termasuk pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit). Selanjutnya pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR. Ditambah dukungan penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) melalui program padat karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
Anggaran sebesar Rp 1,99 triliun digunakan untuk dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW. Rinciannya untuk perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
“Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp 6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sementara dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun,” ujar Menteri Basuki. (HRZ)
Baca Juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran untuk Bangun IKN Nusantara Rp 35,37 Triliun
