JAKARTA, LINTAS – Pemerintah memastikan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat solusi banjir.
Dalam rapat koordinasi pada Kamis (13/3/2025) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur Jakarta Pramono Anung, disepakati bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan diselesaikan pada 2026.
“Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan, sehingga pengerjaan bisa dimulai tahun ini hingga tahun depan,” ujar Dody.
Normalisasi ini menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir Jakarta jangka menengah. Diharapkan, sekitar 40% potensi banjir bisa tertangani efektif.
“Sungai Ciliwung punya peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Normalisasi ini penting untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kapasitas sungai,” tambahnya.
Sinergi Pusat dan Daerah
Selain normalisasi, upaya pengendalian banjir dilakukan secara struktural dan non-struktural. Beberapa proyek yang berjalan meliputi pembangunan dua bendungan kering di Sukamahi dan Ciawi, serta Sodetan Ciliwung sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, skema pembebasan lahan sepanjang Sungai Ciliwung telah disusun, khususnya di segmen Pengadegan–Rawajati. Lahan yang dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 km.
“Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa dimulai Juli 2025,” jelas Nusron.
Saat ini, normalisasi sepanjang 33,69 km baru terealisasi 17,14 km, menyisakan 16,55 km lagi. Total lahan yang dibutuhkan mencapai 35,94 hektare dengan 5.353 bidang tanah.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov Jakarta akan mengedepankan pendekatan manusiawi bagi warga terdampak.
“Normalisasi ini penting, tapi kita juga harus memastikan warga mendapatkan solusi yang adil. Skema relokasi dan kompensasi layak sudah disiapkan,” ujarnya.
Menteri Dody menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan proyek ini.
“Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Jakarta, kami yakin proyek ini bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya. (*/CHI)
