Tokyo, Lintas — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meyakinkan para mitra bisnis atau calon investor asal Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Investasi di IKN telah memiliki landasan hukum kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Otorita IKN (OIKN). OIKN akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN.
“OIKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (3/3/2023).
Tahap pertama, Diana memaparkan, pembangunan IKN berlangsung pada 2022–2024. Fokus pembangunannya adalah Wilayah Perencanaan (WP) I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
KIPP memiliki luas 6.671 hektare. Dari luas tersebut, lanjut Diana, 49% di antaranya atau 3.271 hektare akan dipertahankan sebagai kawasan hutan.
Wilayah Perencanaan KIPP dibagi menjadi tiga zona. Ketiga zona itu adalah Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan-Kesehatan-Perumahan).
“Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS),” tambah Diana.
Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, detil pembangunan IKN meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan, dan zonasi.
Selain itu, detil pembangunan IKN juga mencakup penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan fasilitas utama pemerintahan.
“Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN,” tutur Danis. (BAS)
