MANILA, LINTAS – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, pada 6-7 Oktober 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Diana menyampaikan keynote speech dalam sesi pleno ASEAN Energy Business Forum 2026 (AEBF 26) pada 6 Oktober 2026. Dalam pidatonya, Diana menekankan bahwa efisiensi energi pada bangunan gedung bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi dan investasi.
Pertemuan bilateral dilakukan dengan Global Green Growth Institute (GGGI), Philippine DCS Development Cooperation (PDDC), dan Agence Française de Développement (AFD).
Pembahasan mencakup dukungan teknis, pengembangan proyek percontohan, peningkatan kapasitas, dan alternatif pembiayaan untuk mendorong efisiensi energi, terutama pada sektor bangunan gedung.
Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari partisipasi Indonesia dalam ASEAN Energy Business Forum 2026 (AEBF 26), yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ahli, dan pemangku kepentingan internasional untuk membahas investasi serta transisi energi di kawasan ASEAN.
Bahas Kelanjutan Program Bangunan Rendah Karbon
Dalam pertemuan Wamen Diana dengan Deputy Executive Director GGGI, Dr. Malle Fofana, pembahasan berfokus pada kelanjutan program Asia Low Carbon Buildings Transition (ALCBT).
GGGI akan melanjutkan program tersebut ke Fase II serta mengeksplorasi peluang penerapan perangkat dan metode yang telah dikembangkan untuk jenis infrastruktur lainnya.
Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung upaya pengurangan emisi melalui penerapan efisiensi energi pada bangunan gedung. Pengembangan metode yang dapat diterapkan pada lebih banyak proyek juga berpotensi membantu pemerintah memperluas pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan PDDC, Indonesia membahas peluang dukungan teknis untuk persiapan pengembangan sistem district cooling melalui proyek percontohan.
Sistem district cooling menyediakan layanan pendinginan secara terpusat bagi sejumlah bangunan melalui jaringan distribusi.
Pendekatan ini berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan energi dibandingkan dengan penggunaan sistem pendingin yang berdiri sendiri, bergantung pada desain dan kondisi operasionalnya.
Adapun dalam pertemuan dengan Regional Director AFD, Victorie Vandeville, pembahasan difokuskan pada peluang kerja sama dalam mendukung pembangunan infrastruktur rendah karbon dan berkelanjutan.
Kerja sama yang dijajaki mencakup peningkatan efisiensi energi melalui retrofit gedung pemerintah, penilaian emisi gas rumah kaca pada tingkat kota, serta penyiapan portofolio proyek yang layak memperoleh pembiayaan.
Dukungan AFD diharapkan dapat mencakup bantuan teknis, penyiapan proyek, hingga penjajakan skema pembiayaan investasi untuk mendorong implementasi infrastruktur yang lebih hemat energi dan rendah karbon di Indonesia.
AFD siap memberikan dukungan pengembangan model bisnis yang dapat mendorong efisiensi energi di Indonesia, terutama pada sektor bangunan gedung.
Dukungan dari ketiga mitra tersebut mencakup berbagai bentuk kerja sama, mulai dari peningkatan kapasitas dan bantuan teknis hingga pengembangan proyek percontohan dan skema pembiayaan.
Jajaki Pembiayaan Efisiensi Energi
Kementerian PU juga menjajaki berbagai model pembiayaan alternatif untuk mendukung pelaksanaan proyek efisiensi energi. Skema yang dapat dipertimbangkan antara lain Energy Service Company (ESCO), Cooling-as-a-Service, Energy-as-a-Service, pembiayaan campuran (blended finance), obligasi hijau (green bond), dan sukuk hijau (green sukuk).
Model ESCO memungkinkan perusahaan penyedia layanan energi membantu pelaksanaan proyek efisiensi energi, dengan pembayaran yang dapat dikaitkan dengan penghematan energi sesuai ketentuan kontrak.
Sementara itu, pendekatan Cooling-as-a-Service dan Energy-as-a-Service menawarkan layanan pendinginan atau energi berdasarkan model layanan.
Selain itu, pilihan pembiayaan dapat mencakup pinjaman komersial, pembiayaan lunak, penjaminan, serta skema berbasis kinerja.
Pemilihan model akan bergantung pada karakteristik proyek, risiko, kebutuhan investasi, dan kemampuan penghematan yang dihasilkan.
Untuk mengakses pembiayaan tersebut, Kementerian PU perlu menyelaraskan kerangka kebijakan, menyiapkan portofolio investasi yang layak dibiayai dan dapat diperluas, serta mengembangkan perangkat penilaian yang terstandardisasi.
Identifikasi hambatan juga diperlukan untuk mengetahui kendala utama dalam pengembangan proyek efisiensi energi.
Hasilnya dapat menjadi dasar penentuan dukungan yang dibutuhkan, termasuk bantuan teknis, penjaminan, pembiayaan lunak, dan kemitraan dengan pelaku pasar.
Pengalaman dari proyek percontohan perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki persiapan proyek berikutnya. Aspek yang menjadi perhatian meliputi audit energi, penetapan kondisi acuan, penghitungan penghematan energi, penyusunan struktur pembiayaan, dan pelibatan pemangku kepentingan.
Sampaikan Agenda Indonesia di Forum ASEAN
Selain pertemuan bilateral, Wamen Diana juga menyampaikan keynote speech dalam sesi pleno AEBF 26 bertema “Fostering Investment for Energy Efficient Building Project in Indonesia”.
Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong peningkatan pemahaman mengenai potensi proyek efisiensi energi pada bangunan gedung dan infrastruktur lain, sekaligus kontribusinya terhadap pembangunan rendah karbon dan transisi energi di kawasan ASEAN.
Partisipasi Indonesia juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi inisiatif strategis yang dapat dikembangkan sebagai program unggulan nasional.
Inisiatif tersebut diharapkan relevan dengan kepentingan Indonesia dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk ketahanan energi dan ketahanan perkotaan (urban resilience).
Untuk menindaklanjuti hasil forum, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan guna menyelaraskan substansi, menentukan bentuk komitmen Indonesia, serta menetapkan target dan indikator capaian yang terukur.
Indonesia juga perlu mendorong negara-negara anggota ASEAN dan pelaku pasar memperkuat kebijakan dan regulasi pendukung, mekanisme bantuan teknis, pengaturan kelembagaan, serta kemitraan.
Langkah tersebut diperlukan agar proyek efisiensi energi dapat berlanjut dari tahap persiapan menuju pembiayaan dan implementasi.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Diana juga dijadwalkan mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja di Filipina dalam rangkaian AEBF 26.
Melalui kerja sama dengan mitra pembangunan internasional dan partisipasi dalam forum regional, pemerintah berupaya memperluas akses terhadap dukungan teknis dan pembiayaan untuk mengembangkan bangunan gedung serta infrastruktur yang hemat energi dan rendah karbon.(*CHI)
