JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melanjutkan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya penanganan dilakukan secara terpadu melalui fase tanggap darurat, sekaligus didorong menuju rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Command Center Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sejak awal kejadian bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan sumber daya dan peralatan ke berbagai lokasi terdampak.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, hingga hunian sementara harus segera berfungsi agar warga dapat kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” ujar Dody.
Ribuan Titik Terdampak di Tiga Provinsi
Berdasarkan data terbaru hingga 7 Januari 2026, tercatat sebanyak 1.459 titik terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Rinciannya, 523 titik di Provinsi Aceh, 306 titik di Provinsi Sumatera Utara, dan 630 titik di Provinsi Sumatera Barat.
Dampak bencana meliputi banjir, tanah longsor, tanggul jebol, kerusakan jalan dan jembatan, hingga terganggunya layanan air bersih. Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PU telah mengerahkan 1.712 unit alat berat dan 1.328 personel, yang bekerja bersama personel TNI serta masyarakat setempat.
Selain itu, sebanyak 470 unit sarana dan prasarana pendukung serta 6.232 unit bahan dan material telah disalurkan untuk mempercepat pembersihan lokasi, normalisasi sungai, dan perbaikan infrastruktur terdampak.
Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Irigasi
Di sektor Bina Marga, konektivitas antarwilayah melalui jalan nasional pada prinsipnya telah kembali tersambung. Meski demikian, perbaikan lanjutan terus dilakukan melalui rekayasa lalu lintas sementara yang diikuti dengan penanganan permanen, seperti pembangunan bored pile dan dinding penahan tanah (DPT).
Tercatat sebanyak 1.961 ruas jalan dan jembatan terdampak, dengan 1.410 ruas sudah berfungsi dan 551 ruas masih dalam tahap perbaikan. Selain itu, terdapat 743 jembatan daerah yang terdampak, di mana 120 unit telah kembali fungsional, sementara sekitar 623 jembatan lainnya masih membutuhkan penanganan. Untuk mendukung konektivitas, diperlukan sekitar 270 unit Jembatan Bailey dan 205 jembatan Armco.
Pada sektor Sumber Daya Air, dari total 36 Daerah Irigasi (DI) nasional dengan luas layanan 254.946 hektare, sebanyak 21 DI terdampak dengan luas layanan sekitar 127.688 hektare. Selain itu, 24 bendung dilaporkan terdampak, dengan 13 bendung saat ini tengah ditangani melalui pembersihan dan penguatan tanggul guna menjaga keamanan bendung serta wilayah hilir.
Optimalisasi juga dilakukan pada lahan irigasi yang tidak terdampak melalui perbaikan saluran, serta penanganan sawah yang mengalami sedimentasi.
Penyediaan Air Bersih dan Hunian Sementara
Kementerian PU turut memberikan dukungan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Saat ini, penyediaan suplai air baku sedang dilaksanakan di 24 lokasi di Aceh Tamiang dengan dukungan 10 unit alat bor.
Sebanyak delapan alat telah digunakan untuk pengeboran, empat alat dalam tahap persiapan, dan satu unit telah terpasang lengkap dengan pompa, rumah pompa, hydrant umum, serta debit air sebesar 2 liter per detik yang telah memenuhi parameter kualitas air.
Di sektor Cipta Karya, penanganan difokuskan pada pemulihan layanan dasar permukiman, seperti sistem penyediaan air minum, drainase lingkungan, sanitasi, serta dukungan pembangunan hunian sementara.
Sebanyak 470 sarana dan prasarana telah disalurkan di tiga provinsi terdampak, dengan 451 unit sudah terpasang dan 19 unit masih dalam proses mobilisasi. Sarana tersebut meliputi IPA mobile, mobil tangki air, biofilter, hydrant umum, toilet portable, dan toilet darurat.
Hunian Sementara
Sementara pada sektor Prasarana Strategis, hingga 6 Januari 2026, Kementerian PU tengah membangun satu lokasi hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 84 unit dengan progres mencapai 80,14 persen. Huntara ini dibangun menggunakan struktur modular baja sistem MOLI tanpa alat berat, serta dilengkapi sumber air dari sumur bor, tandon, dan pompa. Pasokan listrik diperoleh dari sambungan PLN dan genset.
“Selain itu, kami juga sedang melakukan survei lokasi Huntara di empat kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Bener Meriah sebanyak 480 unit, Kabupaten Pidie Jaya 211 unit, Kabupaten Aceh Utara 400 unit, dan Kabupaten Tapanuli Selatan 431 unit. Total Huntara yang akan dibangun Kementerian PU mencapai 1.606 unit,” tutur Dody. (CHI)
Baca Juga: Kementerian PU Pulihkan Ratusan Titik Jalan dan Jembatan di Sumatera Utara
