JAKARTA, LINTAS — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp630 miliar pada 2026 untuk membangun 63 jembatan gantung di berbagai daerah. Proyek ini digerakkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demi membuka akses wilayah terpencil yang terputus sungai, jurang, atau perbukitan.
Jembatan gantung menjadi alternatif infrastruktur yang efektif di kawasan dengan medan berat. Selain memotong waktu tempuh, jembatan ini juga memudahkan warga mengakses pasar, sekolah, dan layanan publik.
“Selama ini warga harus memutar jauh. Jembatan gantung ini akan mempercepat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam rilis pers, Selasa (22/7/2025).
Program jembatan gantung merupakan bagian dari strategi PU 608, yang mendukung visi Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pembangunan. Dengan anggaran Rp630 miliar, infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas desa ke pusat ekonomi.
Survei Lapangan
Jembatan dirancang dengan bentang 30 hingga 200 meter dan lebar sekitar 1,8 meter. Lokasinya dipilih lewat kajian teknis dan survei lapangan, dengan mempertimbangkan tingkat keterisolasian dan kebutuhan transportasi masyarakat.
Untuk tahun ini, Kementerian PUPR juga menargetkan penyelesaian 50 jembatan gantung. Sebagian sudah rampung, termasuk 8 jembatan di Sulawesi Selatan, antara lain Jembatan Kanjero, Poton, Lamangiso, dan Palambuta.
Dody mengatakan, jembatan gantung akan terus menjadi program prioritas nasional demi mendukung pembangunan Indonesia Sentris dan pengentasan masyarakat dari ketertinggalan. (HRZ)
Baca Juga: Theo Ginting: Kepulauan Nias Masih Membutuhkan Jembatan Gantung
