JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (18/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa progres penanganan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor strategis.
Layanan Dasar dan Infrastruktur Berangsur Pulih
Dody menjelaskan, pada sektor layanan dasar, progres penyediaan air baku dan air bersih telah mencapai 71 persen. Dari total 176 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sebanyak 153 unit atau 87 persen di antaranya telah kembali berfungsi.
Di sektor konektivitas, seluruh jalan dan jembatan nasional telah kembali beroperasi 100 persen. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres pemulihan 93 persen dan jembatan daerah 63 persen.
Untuk sektor sumber daya air, sebanyak 25 dari 31 daerah irigasi terdampak kini dalam tahap penanganan dengan progres rata-rata 81 persen. Seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak juga telah ditangani sepenuhnya.
Sementara pada sektor perumahan, pembangunan 1.301 unit rumah hunian tetap telah mencapai progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2026.
Kebutuhan Anggaran Capai Rp 73,98 Triliun
Menteri Dody mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp 73,98 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 4,87 triliun dialokasikan untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebaran kebutuhan anggaran tersebut meliputi: Aceh Rp 39,59 triliun, Sumatera Utara: Rp 17,35 triliun, dan Sumatera Barat: Rp 17,03 triliun
“Berdasarkan diskusi dengan Bappenas, anggaran Rp 73,98 triliun untuk empat tahun sudah termasuk kebutuhan tanggap darurat tahun 2026 sebesar Rp 4,3 triliun. Saat itu diarahkan agar dana tanggap darurat bisa diambil dari anggaran BNPB. Namun karena kondisi tidak bisa menunggu, sebagian sudah kami jalankan. Kami berharap ada anggaran khusus untuk Rp 4,3 triliun tersebut karena saat ini Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara,” tutur Dody.
Padat Karya Diperkuat, Warga Dilibatkan
Selain percepatan pembangunan fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan skema cash for work atau padat karya tunai (PKT) sebagai instrumen percepatan pemulihan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat terdampak. Program ini telah dilaksanakan sejak Desember 2025 dan terus diperluas di seluruh daerah terdampak.
“Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan dengan pola padat karya sesuai arahan DPR RI. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumah masing-masing. Ada kubikasi minimum yang kami tetapkan agar bisa dibayar. Setelah itu excavator mengangkut lumpur ke TPA yang juga sudah kami perbaiki agar dapat menampung material tersebut,” jelas Dody.
108 Sabo Dam Dipercepat untuk Cegah Bencana Berulang
Dody menambahkan, dalam upaya pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket untuk mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir.
“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan dibangun di Aceh dan Sumatera Utara. Kami mempercepat dengan model design and build agar dalam 2–3 bulan ke depan, tepatnya 108 sabo dam di tiga provinsi bisa dibangun dan diselesaikan,” ujar Menteri Dody.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang dilakukan pemerintah.
“Kami mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di hunian sementara maupun hunian tetap. Satgas akan memaksimalkan percepatan pemulihan agar dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2026,” ujarnya.
Dana Tanggap Darurat Disetujui
Ia juga menegaskan bahwa Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI menyetujui dana tanggap darurat diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian PU, guna mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.
Baca Juga: Kemenhub Komitmen Tuntaskan Rekomendasi BPK, Progres Capai 87,29 Persen
“Kami sepakat melakukan percepatan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui sistem pembayaran cash for work atau padat karya tunai,” tegas Dasco. (CHI)
