JAKARTA, LINTAS — Kementerian Perhubungan memperkuat pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menuju sistem transportasi berkelanjutan di Indonesia.
Langkah ini tidak hanya bertujuan menurunkan emisi kendaraan, tetapi juga membantu masyarakat menekan pengeluaran transportasi yang dinilai masih tinggi di sejumlah daerah.
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, menjelaskan bahwa pembangunan sektor transportasi perlu mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Kalau kita bicara transportasi berkelanjutan, maka harus menyentuh ketiganya. Bukan hanya efisien secara ekonomi, tapi juga berdampak sosial dan ramah lingkungan,” ujarnya dalam acara Press Background di Kementerian Perhubungan, Kamis (23/10/2025).
Muiz menyebut, salah satu isu utama dalam pengembangan transportasi publik adalah tingginya porsi pendapatan masyarakat yang terserap untuk biaya transportasi, terutama di kota-kota besar. Berdasarkan hasil riset yang dikutipnya, di beberapa wilayah pengeluaran untuk transportasi mencapai 30 hingga 50 persen dari pendapatan bulanan.
“Ketika biaya transportasi terlalu besar, maka daya beli dan kesejahteraan masyarakat ikut tertekan. Karena itu, keberadaan transportasi publik yang efisien dan terjangkau menjadi sangat penting,” tuturnya.
Alokasi Anggaran
Kemenhub pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pengembangan transportasi publik, termasuk memanfaatkan opsen BBM dan kendaraan bermotor (BKP) yang sudah diatur sebagai salah satu sumber pendanaan transportasi umum.
“Sudah ada dasar hukumnya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa memanfaatkan sumber dana tersebut untuk mendukung angkutan umum di wilayah masing-masing,” jelas Muiz.
Sejak 2020, menurut dia, Kemenhub melalui berbagai skema telah menyalurkan bantuan stimulus transportasi publik kepada sejumlah kota, seperti Denpasar, Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota lain. Tahun ini, program serupa akan diperluas ke enam kota tambahan.
“Bantuan ini diharapkan menjadi pemicu agar pemerintah daerah semakin berkomitmen memperluas layanan transportasi publiknya,” kata Muiz.
Ia mencontohkan keberhasilan Provinsi Banten yang telah meluncurkan layanan TransBanten, serta Yogyakarta dan beberapa kabupaten sekitarnya yang mulai mengembangkan sistem transportasi terintegrasi antarwilayah.
“Banten sudah punya satu koridor TransBanten yang melayani simpul-simpul penting seperti bandara dan pusat pemerintahan. Ini contoh nyata upaya daerah menuju sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.
Integrasi Layanan dan Pembayaran Digital
Muiz menekankan pentingnya integrasi antarmoda, baik secara fisik maupun sistem, untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan masyarakat.
“Integrasi tidak hanya soal fisik, tetapi juga mencakup sistem pembayaran dan manajemen layanan. Pengguna harus bisa berpindah moda dengan mudah dan mengetahui jadwal kedatangan secara real-time,” jelasnya.
Baca Juga: Kemenhub Gelar Program Mudik Gratis Nataru 2025/2026
Ia menambahkan, sejumlah kota telah mengembangkan sistem smart transport management, yang memungkinkan pengguna memantau pergerakan bus secara langsung dan memperkirakan waktu kedatangan kendaraan berikutnya. (CHI)
