Meskipun demikian, masyarakat umum di sekitar industri padat modal, sering tidak merasakan dampak positif dari keberadaan industri tersebut. Akibatnya mereka masih berkubang dalam kemelaratan, seperti halnya di Sulawesi Selatan.
Upaya hilirisasi ini pertama kali dimulai dengan melarang ekspor nikel mentah pada awal tahun 2020. Menyangkut hal itu pemeritah berupaya mengundang sejumlah investor untuk membangun beberapa smelter.
Gunanya untuk mengolah nikel mentah menjadi produk bernilai tambah. Sampai tahun 2024 pemerintah menargetkan bahwa pembangunan 53 fasilitas smelter atau pabrik pengolahan mineral telah siap beroperasi.
Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, bahwa beberapa provinsi yang menjadi pusat hilirisasi itu justru mengalami naiknya angka kemiskinan. Misalnya di Sulawesi Tengah, angka kemiskinan tersebut telah naik dari 13,06 persen tahun 2020 menjadi 14,26 persen tahun 2023.
Padahal wilayah ini merupakan rumah bagi smelter nikel terbesar di Indonesia (BPS, 2023). Begitu juga di Nusa Tenggara Barat, angka kemiskinan telah mencapai 15,5 persen pada lokasi milik PT. Aman Mineral Pimpinan Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan, ternyata sekitar 85 persen produk hasil hilirisasi Indonesia di ekspor sebagai barang setengah jadi, seperti feronikel dan anoda tembaga.
Namun nilai tambah utama-nya justru dinikmati negara ngeara tujuan eksport (pengusaha asing). Sementara Indonesia hanya memperoleh Sebagian kecil hasilnya.
Rasanya cukup banyak jejak Jokowi bagi pembangunan tanah air, seperti 360 proyek infrastruktur, sejumlah bendungan, jaringan irigasi, bandara, jalan kereta api, media transportasi berupa LRT dan MRT, sampai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun belum rampung secara total.
Hal tersebut dinilai sebagian masyarakat bahwa anggaran proyeknya terus membengkak dan sekaligus menjadi beban bersama. Namun tanpa optimalisasi, manfaat kerugian lebih besar memang bisa menyusahkan.
Maka sudah tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan dalam pembangunan tersebut, apalagi presiden terpilih Prabowo juga memiliki program lain di bidang keamanan, perhubungan, dan distribusi.
Sebab, konflik geopolitik, lesunya ekonomi global, serta tidak stabilnya harga harga masih akan menjadi tantangan berat bagi presiden mendatang. Ini antara lain ditandai kenyataan bahwa defisit anggaran tahun 2025 yang direncanakan Rp616,18 triliun atau 2,35 persen terhadap PDM Nasional cuma menghasilkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun.
Sementara belanja negara hanya akan mencapai Rp3.621,3 triliun. Itulah di antara buah kejelian Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Dalam hal ini mengamankan konsumsi dan daya beli tentunya merupakan keharusan pemerintah bersama masyarakat.
Tetapi kalangan menengah menghadapi himpitan dan penurunan aksesibilitas tertentu. Impaknya dalam hal ini adalah bahwa jumlah penganggur pasti membengkak seperti halnya di negara-negara Afrika dan sebagian pulau Pasifik.
H. Fauzi Basa Marajo,
Wartawan senior.
