JAKARTA, LINTAS – Penanganan infrastruktur menjadi salah satu prioritas setelah gempa bumi Magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8/2026). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak memeriksa dan menangani sejumlah ruas jalan serta jembatan yang terdampak untuk memastikan akses masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat koordinasi penanganan darurat pascagempa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI dan Polri, serta kepala daerah.
“Pagi tadi kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani,” kata Dody dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Prioritaskan Akses Masyarakat
Kementerian PU telah menginstruksikan jajaran UPT di lapangan untuk bergerak menangani ruas-ruas jalan yang terdampak gempa. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan jalur yang memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta pelayanan kedaruratan.
“Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” ujarnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konektivitas antarkawasan di tengah kondisi darurat. Akses jalan yang kembali berfungsi menjadi bagian penting dalam mempercepat mobilisasi personel, logistik, bantuan kemanusiaan, dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Siapkan Dukungan Air Bersih
Selain memperbaiki konektivitas, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak gempa.
Di Kabupaten Nagekeo, sebanyak tiga unit Mobil Tangki Air (MTA) disiapkan untuk mendukung pelayanan air bersih. Dua unit telah berada di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascagempa.
Dukungan juga mencakup 16 unit hidran umum (HU). Sebanyak delapan unit tersedia untuk kebutuhan penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
Peralatan tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami gangguan akses maupun layanan air bersih akibat dampak gempa.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani,” ujar Dody.
Penanganan Dilakukan Bersama
Kementerian PU menegaskan bahwa penanganan pascagempa membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait terus dilibatkan untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat segera direspons.
Kementerian PU pun terus memantau perkembangan kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Penanganan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi masing-masing lokasi, dengan fokus utama memastikan infrastruktur dasar tetap berfungsi serta mendukung proses tanggap darurat.
Bagi masyarakat yang terdampak, percepatan pemulihan jalan, jembatan, dan layanan air bersih bukan sekadar persoalan infrastruktur. Ketersediaan akses dan kebutuhan dasar menjadi bagian penting agar bantuan dapat menjangkau warga dan aktivitas masyarakat berangsur kembali normal. (CHI)
Baca Juga: 81 Tahun Mengisi Kemerdekaan: Dari Sapta Taruna Menuju Infrastruktur Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
