Oleh: Jemmy Setiawan
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum
Kemerdekaan tidak selesai ketika sebuah bangsa memproklamasikan dirinya. Proklamasi adalah pintu pertama. Sesudahnya, kemerdekaan harus diisi, dirawat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Ia harus hadir dalam air yang mengalir ke sawah, jalan yang menghubungkan desa dengan pasar, jembatan yang mengantar anak-anak ke sekolah, serta permukiman yang memiliki air minum dan sanitasi yang layak.
Karena itu, peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 bukan hanya kesempatan mengenang keberanian generasi 1945. Peringatan ini juga menjadi ruang untuk menilai seberapa jauh negara telah mengubah kemerdekaan politik menjadi kemerdekaan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” menegaskan arah tersebut. Kedaulatan tidak cukup hanya ditandai oleh tegaknya bendera. Keadilan tidak berhenti pada rumusan konstitusi. Kemakmuran tidak boleh tinggal sebagai angka dalam laporan ekonomi. Ketiganya harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
Di sinilah pekerjaan umum menempati posisi penting dalam perjalanan Republik.
Dari Mempertahankan Gedung Negara
Kementerian Pekerjaan Umum lahir bersama pemerintahan Republik pada Agustus 1945. Dalam bulan ketika Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaannya, Kementerian PU juga menapaki 81 tahun pengabdian kepada bangsa dan negara.
Pada masa awal kemerdekaan, kantor pusat Pekerjaan Umum menempati bekas gedung Departement van Verkeer en Waterstaat di Bandung, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate. Gedung itu bukan sekadar bangunan perkantoran. Di dalamnya tersimpan dokumen, pengetahuan teknis, peralatan, dan kemampuan kelembagaan yang sangat dibutuhkan oleh negara yang baru lahir.
Pada 3 Desember 1945, sebanyak 21 pegawai Pekerjaan Umum mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Sekutu dan NICA. Tujuh di antara mereka gugur. Mereka kemudian dikenang sebagai Sapta Taruna, dan peristiwa tersebut menjadi dasar peringatan Hari Bakti PU setiap 3 Desember
Sapta Taruna mewariskan pesan yang melampaui zamannya. Mereka menunjukkan bahwa mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan di medan pertempuran. Menjaga kantor pemerintahan, arsip negara, kemampuan teknik, dan infrastruktur bangsa juga merupakan bagian dari menjaga kedaulatan Republik.
Jika pada 1945 insan PU mempertahankan gedung negara, pada 2026 pengabdian itu diteruskan dengan membangun dan menjaga agar kehadiran negara dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
Infrastruktur Sebagai Perjalanan Bangsa
Perjalanan Kementerian PU bergerak mengikuti perjalanan Indonesia. Pada masa revolusi, tugas utamanya adalah mempertahankan dan memulihkan prasarana yang rusak. Setelah kedaulatan Indonesia diakui, pekerjaan umum menjadi salah satu instrumen utama rekonstruksi dan pembangunan negara.
Bendungan, jaringan irigasi, jalan, jembatan, air minum, sanitasi, dan bangunan publik mulai dibangun sebagai fondasi kehidupan bangsa. Bendungan Jatiluhur yang pembangunannya dimulai pada 1957 menjadi salah satu tonggak pengelolaan sumber daya air Indonesia. Jembatan Semanggi memperlihatkan kemampuan insinyur Indonesia menguasai teknologi konstruksi modern. Jalan Tol Jagorawi yang mulai beroperasi pada 1978 membuka babak baru konektivitas nasional.
Pada masa-masa berikutnya, jaringan jalan nasional dibentangkan hingga wilayah perbatasan. Bendungan dan irigasi dibangun untuk menjaga produksi pangan. Sistem penyediaan air minum dikembangkan untuk melayani kota dan desa. Infrastruktur permukiman, pengendalian banjir, pengamanan pantai, pasar, sekolah, perguruan tinggi, serta prasarana olahraga dibangun di berbagai wilayah Indonesia.
Nama dan struktur organisasinya beberapa kali berubah. Pernah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada 2024, urusan perumahan dipisahkan dan Kementerian Pekerjaan Umum kembali berdiri sebagai kementerian tersendiri.
Namun, satu hal tidak pernah berubah: tugas untuk menghadirkan infrastruktur yang memungkinkan rakyat hidup lebih aman, produktif, dan bermartabat.
