Memperkuat Kedaulatan Pangan dan Air
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, infrastruktur ditempatkan sebagai pengungkit utama pelaksanaan Asta Cita, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, memperkuat pembangunan manusia, mengurangi kemiskinan, serta membangun dari desa dan dari bawah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sejak awal menegaskan bahwa infrastruktur bukan tujuan akhir. Infrastruktur merupakan alat untuk meningkatkan produktivitas, membuka akses ekonomi, memperbaiki pelayanan dasar, dan menghadirkan kesejahteraan.
Karena itu, pembangunan sumber daya air diarahkan tidak hanya kepada penyelesaian bendungan, tetapi juga memastikan air dari bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian dan permukiman. Bendungan tanpa jaringan irigasi yang berfungsi belum memberikan manfaat optimal. Demikian pula sumber air baku harus terhubung dengan sistem penyediaan air minum agar dapat dinikmati masyarakat.
Pada 2025, Kementerian PU membangun sekitar 13 ribu hektare jaringan irigasi baru dan merehabilitasi sekitar 123 ribu hektare jaringan irigasi yang telah ada. Melalui cakupan program yang lebih luas, termasuk penanganan irigasi daerah, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjangkau lebih dari 589 ribu hektare.
Pembangunan tersebut bukan sekadar menambah panjang saluran. Setiap jaringan irigasi yang kembali berfungsi berarti meningkatnya kepastian musim tanam. Air yang tersedia tepat waktu memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan frekuensi panen. Pada titik itulah infrastruktur berubah menjadi fondasi kedaulatan pangan.
Kementerian PU juga membangun infrastruktur pengendalian banjir, pengamanan pantai, penyediaan air baku, sumber air tanah, dan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di ribuan lokasi. Semua itu menjadi semakin penting ketika perubahan iklim membuat musim lebih sulit diprediksi dan ancaman kekeringan, banjir, longsor, serta abrasi semakin nyata.
Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang memiliki kemampuan mengelola airnya sendiri, melindungi wilayahnya, dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Menghubungkan Wilayah, Menghadirkan Keadilan
Kemerdekaan kehilangan maknanya ketika masih ada masyarakat yang terisolasi karena jalan rusak atau jembatan terputus. Keadilan pembangunan mensyaratkan hadirnya konektivitas, bukan hanya di pusat pertumbuhan, tetapi juga di desa, daerah tertinggal, wilayah kepulauan, dan kawasan perbatasan.
Sepanjang 2025, Kementerian PU membangun jalan baru, meningkatkan kapasitas dan melakukan preservasi jalan, membangun jembatan, jembatan gantung, jalan tol, flyover, serta underpass. Melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah, penanganan jalan dan jembatan diarahkan untuk mendukung sentra pangan, energi, industri, pariwisata, dan kawasan produktif lainnya.
Jalan yang baik memperpendek waktu tempuh dan menurunkan biaya angkut. Petani dapat membawa hasil panen ke pasar dengan lebih cepat. Pelaku usaha memperoleh akses distribusi yang lebih efisien. Masyarakat lebih mudah mencapai sekolah, puskesmas, dan pusat pelayanan pemerintahan.
Jembatan gantung mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jalan tol atau bendungan besar. Namun, bagi masyarakat desa, sebuah jembatan gantung dapat menjadi pembeda antara keterhubungan dan keterisolasian. Ia dapat menghapus perjalanan berbahaya yang selama bertahun-tahun harus ditempuh anak-anak untuk bersekolah.
Keadilan infrastruktur tidak selalu ditentukan oleh besarnya bangunan, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihadirkannya dalam kehidupan masyarakat.
Membangun Manusia Melalui Prasarana Sosial
Pekerjaan umum hari ini juga berhubungan langsung dengan pembangunan manusia. Kementerian PU mendapat amanat untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah dan sekolah keagamaan, rehabilitasi perguruan tinggi, pasar, fasilitas kesehatan, prasarana olahraga, serta fasilitas publik lainnya.
Pada 2025, ratusan sekolah keagamaan direhabilitasi dan lebih dari 160 Sekolah Rakyat rintisan diselesaikan. Program tersebut dilanjutkan pada 2026 melalui pembangunan Sekolah Rakyat permanen dan revitalisasi ratusan madrasah.
Sekolah yang layak bukan sekadar bangunan dengan ruang kelas baru. Ia merupakan ruang tempat anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan memperbaiki masa depan. Ketika negara membangun Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, pembangunan infrastruktur bertemu langsung dengan upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Demikian pula penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, dan persampahan. Infrastruktur dasar tersebut sering tidak terlihat semegah jalan tol atau bendungan, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan, kualitas lingkungan, dan martabat kehidupan masyarakat.
Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memastikan seorang anak memiliki kesempatan belajar yang baik, sebuah keluarga memiliki air minum yang layak, dan setiap permukiman mempunyai lingkungan yang sehat.
