JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau sejumlah gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, yang terdampak banjir bandang dan longsor, Rabu (30/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung tingkat kerusakan sekaligus membahas langkah penanganan dan pemulihan fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana.
Berdasarkan pemeriksaan awal Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Direktorat Jenderal Cipta Karya, terdapat 15 gedung perkantoran yang terdampak.
Tiga gedung di antaranya mengalami kerusakan berat, yakni Gedung Utama Dinas PU, Gedung Kantor Dinas PU, dan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok.
Tidak Layak Dipertahankan
Ketiga gedung tersebut tidak direkomendasikan untuk direhabilitasi maupun direkonstruksi di lokasi semula karena kondisi strukturnya dinilai sudah tidak layak dipertahankan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah relokasi ke lokasi yang lebih aman.
“Terkait lahan kantor, kita akan bahas bersama dengan bupati dan tim. Saya pada prinsipnya siap bantu, apakah tetap mau di sini atau pindah. Tapi kalau dilihat dari tingkat kerusakannya, mungkin memang harus pindah,” kata Dody.
Dody secara khusus menyoroti kondisi Kantor Dinas PUPR yang berada di lokasi bekas jalur sungai. Menurut dia, posisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kantor terdampak cukup parah saat bencana terjadi.
Karena itu, Dody menyarankan agar Kantor Dinas PUPR dipindahkan. Selain alasan keselamatan, pembersihan lokasi lama diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan.
Relokasi
Menurut Dody, pembangunan gedung baru di lokasi yang lebih aman juga dapat dipertimbangkan dari sisi waktu dan biaya. Kementerian PU siap membantu apabila Pemkab Solok memutuskan melakukan relokasi, termasuk menyiapkan desain bangunan di lokasi baru.
“Apapun yang diperlukan Solok, insyaAllah kami support, kami bantu. Kalau di lokasi yang baru juga nanti kita akan ikut bantu buatkan desainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan peninjauan langsung Menteri PU menjadi bahan bagi Pemkab Solok dalam menentukan langkah pemulihan selanjutnya.
Terkait opsi relokasi, Jon mengatakan pemerintah daerah akan melihat kondisi secara lebih detail melalui kajian sebelum mengambil keputusan.
“Dengan kehadiran Pak Menteri, insyaAllah menjadi obat, juga menjadi ruang bagi kita ke depan langkah-langkah yang harus kita ambil,” pungkas Jon. (CHI)
