JAKARTA, LINTAS – Kerugian negara akibat operasional truk Over Dimension Over Loading (ODOL) mencapai Rp43 triliun per tahun. Untuk menekan dampak tersebut, pemerintah mengkaji penerapan pungutan dana preservasi bagi kendaraan ODOL melalui pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bersama Komisi V DPR RI.
Plt. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Javid Hurriyanto, mengatakan, besarnya kerugian akibat kendaraan ODOL menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan mekanisme pembiayaan pemulihan infrastruktur jalan.
“Untuk kerugian akibat ODOL ini sudah ada penelitian sebesar Rp43 triliun per tahun. Cukup fantastis memang angka itu,” kata Javid dalam acara Infra Talks bersama media di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengenakan biaya khusus kepada kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan.

Pungutan tersebut nantinya masuk ke kas negara dan dialokasikan secara khusus untuk membiayai pemulihan kerusakan infrastruktur jalan.
Selain melalui revisi UU LLAJ, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.
Regulasi ini memuat deregulasi dan harmonisasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan.
Daya Rusak ODOL
Kerusakan akibat kendaraan ODOL juga berdampak langsung terhadap umur rencana jalan dan jembatan.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, menilai, kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu faktor yang mengganggu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.
Beban berlebih menyebabkan konstruksi jalan mengalami kerusakan lebih cepat dibandingkan jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan.
“Daya rusak kendaraan ODOL ini pangkat empat, sehingga sangat mempengaruhi umur rencana jalan maupun jembatan,” ujar Komang.
Besarnya daya rusak tersebut membuat kebutuhan pemeliharaan dan preservasi jalan semakin tinggi. Kondisi ini tidak hanya membebani pengelola jalan tol, tetapi juga anggaran pemerintah untuk pemeliharaan jalan nasional.
Perpanjang Masa Pakai
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL diperlukan untuk memperpanjang masa pakai jalan nasional maupun jalan tol.
Menurutnya, berkurangnya kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih akan menekan kebutuhan anggaran untuk pekerjaan perbaikan berulang.
Anggaran preservasi yang selama ini terserap untuk menangani kerusakan jalan dapat dialihkan ke sektor infrastruktur lain yang membutuhkan pembiayaan.
“Biaya preservasi kita yang cukup besar, baik di jalan tol maupun jalan nasional, bisa dialihkan ke tempat lain yang membutuhkan, misalnya untuk irigasi atau membangun sekolah,” tutur Dody.(CHI)












