JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiagakan seluruh personel untuk menghadapi musim hujan, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor. Upaya mitigasi juga dilakukan melalui percepatan normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan guna mengurangi risiko luapan air.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, seluruh balai, kepala satuan kerja (Kasatker), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) telah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan selalu siaga menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
“Kami telah menyiapkan tim siaga dan menginstruksikan seluruh balai, Kasatker, serta PPK untuk selalu standby, terutama saat memasuki musim hujan secara menyeluruh. Khusus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fokus kesiapsiagaan diarahkan pada penanganan banjir dan longsor,” kata Dody.
Instruksi tersebut disampaikan dalam InfraTalks bertajuk Kesiapsiagaan Infrastruktur Menghadapi Akhir Tahun – Progres Penanganan Bencana, Mitigasi Risiko, dan Persiapan Nataru 2026/2027 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Selain kesiapan personel, Kementerian PU mempercepat normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Pekerjaan ini ditujukan untuk mengembalikan kapasitas tampung aliran air sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan luapan sungai saat curah hujan meningkat.
Dody juga telah meminta dukungan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dalam rapat kabinet terbatas bersama Presiden untuk membantu pengerahan personel dalam mempercepat pekerjaan normalisasi sungai dan muara.
Empat Langkah
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekaligus Kepala Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang PU, Adenan Rasyid, mengatakan Kementerian PU telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh unit kerja di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan melalui empat langkah.
Pertama, mengaktifkan kembali posko kesiapsiagaan di setiap balai dan satuan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah rawan bencana. Kedua, memetakan daerah rawan bencana serta melakukan pemantauan dan inspeksi infrastruktur secara proaktif.
Ketiga, memastikan seluruh peralatan dan sumber daya pendukung tersedia dalam jumlah memadai serta siap digunakan di titik-titik rawan yang telah diidentifikasi. Keempat, memantau perkembangan cuaca secara berkala melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar menentukan langkah antisipasi selama musim hujan dan periode Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru).
Khusus di wilayah Sumatera, penanganan bencana tidak hanya mencakup pemulihan infrastruktur yang terdampak, tetapi juga menjaga agar seluruh fungsi infrastruktur tetap berjalan. Konektivitas jalan harus dipertahankan untuk memastikan jalur evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak terhambat.
“Prinsip utama seluruh jajaran Kementerian PU adalah memastikan seluruh infrastruktur tetap fungsional, konektivitas jalan harus tetap terbuka agar jalur evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan berjalan lancar, serta konektivitas aliran sungai harus terjaga dari sumbatan sedimentasi maupun material kayu yang dapat memicu luapan sungai kembali,” terang Adenan. (CHI)
Baca Juga: Tol Bocimi Seksi 3 Siapkan Mitigasi Longsor di Timbunan 21 Meter












