Jakarta, Lintas – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah membangun 263.520 unit rumah murah layak huni di Indonesia. Upaya ini turut melibatkan Bank Dunia dalam National Affordable Housing Program (NAHP).
Tujuan utama Program NAHP adalah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sektretaris Direktorat Jenderal Perumahan M. Hidayat mengemukakan, Proyek NAHP telah mencapai dan memenuhi sebagian besar indikator proyek 30.422 subsidi KPR BP2BT untuk pemilik rumah pertama.
“Juga melayani 233.098 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan melalui hibah dan dukungan teknis BSPS untuk peningkatan akses terhadap rumah layak huni,” ujarnya saat memberikan sambutan pada NAHP Closing Workshop di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Hidayat menambahkan, penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Lebih khusus, rumah yang layak huni dan terjangkau tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, penyelesaian backlog perumahan menjadi tantangan tersendiri seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Lagi pula, pemenuhan target Program Sejuta Rumah (PSR) dengan ruang fiskal yang terbatas menjadi tantangan lainnya.
Solusi Berkelanjutan
“Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas dukungan yang luar biasa, kerja sama tim, dan kemitraan dari Bank Dunia serta semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan pelaksanaan NAHP. Program NAHP merupakan bagian dari solusi yang berkelanjutan. Juga sebagai terobosan signifikan agar masyarakat akan tidak menemui kesulitan mendapatkan hak atas rumah layak huni,” ungkap Hidayat dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5/2023).
Pencapaian penyaluran dana NAHP, tambahnya, juga menghadapi kendala di lapangan dan keterbatasan fisik. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.
Meskipun begitu, NAHP berhasil menyalurkan bantuan BP2BT dan BSPS kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan informal. Selain itu, program ini turut mengembangkan sistem Quality Assurance and Quality Control (QAQC). Sistem tersebut memberlakukan standar teknis dan aplikasi untuk fasilitator, masyarakat, dan pengembang serta memastikan pembangunan rumah yang berkualitas dan layak.
Sementara itu, Manajer Operasional Bank Dunia Regional Indonesia dan Timor-Leste Bolormaa Amgaabazar menyampaikan, keberhasilan NAHP menunjukkan kemitraan yang erat antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.
Menurut dia, NAHP membantu mendukung program perumahan pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi calon pembeli rumah pertama. Dukungan ini berupa produk subsidi KPR BP2BT yang ramah pasar dan juga memenuhi kebutuhan para pekerja informal yang sebelumnya kurang terlayani.
“Kami harap NAHP juga dapat meningkatkan upaya penyediaan perumahan yang aman, layak, dan terjangkau bagi semua masyarakat di Indonesia,” harapnya. (BAS)
