JAKARTA, LINTAS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pembentukan Badan Bank Tanah khusus sektor perumahan tidak diperlukan.
Ia menilai lembaga yang sudah ada saat ini cukup untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Menurut Nusron, pemisahan fungsi Bank Tanah hanya akan memperluas birokrasi yang tidak perlu.
“Terlalu luas, karena spin-off Bank Tanah itu enggak banyak. Kebutuhan rumah kan juga enggak banyak. Cukup dengan Bank Tanah yang ada,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).
Gagasan pembentukan Bank Tanah khusus perumahan pertama kali diusulkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam rapat bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Jakarta, Jumat (7/3/2025). Menurut Fahri, lembaga baru ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan hunian rakyat.
“Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi dibangun sebagai hunian rakyat,” kata Fahri dalam pernyataan resminya.
Fahri Hamzah menekankan bahwa hadirnya Badan Bank Tanah khusus perumahan dapat mendukung pasokan hunian rakyat dan memberikan kepastian bagi para investor. Dengan kepastian lahan, investor lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Selain itu, keberadaan Bank Tanah untuk sektor perumahan juga dinilai dapat membantu pemerintah mengendalikan harga properti.
“Dengan adanya Bank Tanah, pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat. Selama ini, kenaikan harga tanah berdampak langsung pada mahalnya harga rumah, karena lahan menyumbang sekitar 40% dari harga rumah,” jelas Fahri.
Sebagai langkah awal, Fahri mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memulai pembangunan rumah susun (rusun) di eks lokasi perumahan DPR, Kalibata, Jakarta Selatan. Proyek ini akan bekerja sama dengan investor asal Qatar. (GIT)
Baca Juga: Lakukan Uji Coba, Transjakarta Akan Buka Rute Baru ke Bodetabek
