JAKARTA, LINTAS – Pemerintah mulai menyiapkan strategi besar untuk pembangunan infrastruktur 2026. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa fokus utama tahun depan adalah memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional melalui pembangunan jaringan irigasi berskala masif.
Berbicara di ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di JCC, Jumat (10/10/2025), Dody menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di tahun depan akan berakar pada kebutuhan masyarakat, terutama di sektor air dan pangan.
“Pada 2026, karena ketahanan yang paling kuat adalah yang berakar dari masyarakat, kami merencanakan pembangunan 12.000 lokasi irigasi, 650 proyek, dan 80 fasilitas pengelolaan sampah,” ungkapnya.
Ketahanan Pangan, Air, dan Energi
Menurut Dody, tiga aspek vital—pangan, air, dan energi—akan menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap sumber daya alam, tapi juga mampu mengelolanya secara mandiri dan berkelanjutan.
Dengan memperkuat sistem irigasi, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat signifikan. Langkah ini menjadi bagian dari rencana besar menuju swasembada pangan nasional. “Fokus kami bukan sekadar membangun fisik, tetapi memastikan keberlanjutan dan dampak sosial dari setiap proyek,” tegas Dody.
Untuk mendukung target ambisius tersebut, Kementerian PU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun pada tahun 2026. Dana ini akan disebar ke berbagai sektor strategis, antara lain:
- Infrastruktur pengairan: Rp 34,74 triliun
- Jalan raya: Rp 45,62 triliun
- Pemukiman: Rp 12,03 triliun
- Infrastruktur strategis: Rp 24,11 triliun
- Dukungan manajemen: Rp 2 triliun
Pembangunan ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, terutama kawasan pertanian dan pedesaan.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Lewat Skema PPP
Menariknya, Dody juga menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam pembiayaan infrastruktur. Ia menilai bahwa mengandalkan dana publik saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Pembiayaan publik tidak akan mampu menanggung seluruh beban pembangunan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema PPP,” ujar Dody.
Sejumlah proyek besar telah sukses dijalankan lewat kerja sama ini, seperti bendungan hydropower di Lampung, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, proyek jalan tol di Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah juga menggunakan model serupa. Bahkan fasilitas pengolahan sampah di Balikpapan menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan dunia usaha.
Infrastruktur Berkelanjutan Jadi Kunci
Kementerian PU berkomitmen memastikan seluruh proyek infrastruktur berjalan dengan prinsip berkelanjutan dan efisien. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengelolaan lingkungan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Baca Juga: Gunung Lewotobi Meletus, ASDP Pastikan Layanan Penyeberangan di NTT Aman
Lewat strategi ini, Dody berharap pembangunan 2026 bisa memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya. (GIT)
