JAKARTA, LINTAS – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemenhub meningkat dari semula Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Kemenhub menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya terjangkau secara biaya, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Tambahan anggaran ini sebagian besar akan dialokasikan untuk subsidi, public service obligation (PSO), serta pengadaan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Selain itu, ada juga anggaran luncuran dari tahun 2024,” ujar Menhub Dudy.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi V DPR RI juga membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenhub semester I tahun 2024. Hasilnya, Kemenhub kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, BPK mencatat adanya 32 temuan dan memberikan 71 rekomendasi terkait laporan keuangan tahun 2023.
Baca Juga: KAI Daop 1 Jakarta Tambah 5 Perjalanan Kereta Jelang Libur Waisak
Menhub Dudy menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti 69 persen dari total rekomendasi tersebut, atau sebanyak 49 rekomendasi. Ia menegaskan, langkah percepatan akan terus dilakukan agar seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh.
“Beberapa langkah yang kami lakukan untuk mempercepat tindak lanjut ini antara lain adalah mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada unit kerja terkait, melakukan pemantauan langsung ke lokasi, mengadakan pembahasan bersama seluruh unit kerja Eselon I di kantor pusat, serta menjalin koordinasi aktif dengan para pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya. (CHI)
