JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana dengan langsung membangun jembatan permanen di jalur strategis Medan–Aceh. Keputusan tersebut diambil tanpa menunggu seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, mengingat pentingnya jalur tersebut bagi kelancaran distribusi logistik nasional.
Menurut Dody, infrastruktur darurat yang umumnya dibangun pada masa tanggap darurat bencana hanya bersifat sementara dan memiliki keterbatasan dalam menampung kendaraan bertonase besar yang setiap hari melintasi ruas tersebut.
“Pada saat tanggap darurat, yang kita bangun itu kan bersifat darurat, sementara waktu. Kemudian, misalnya, jembatan darurat yang kita bangun itu tidak akan bertahan lama karena yang melintas merupakan kendaraan besar, meskipun sudah kita batasi maksimal 20 ton. Jadi tidak mungkin,” ujar Dody dalam acara InfraTalk di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, pekan lalu.
Ia menjelaskan, jalur lintas Medan–Aceh merupakan salah satu urat nadi transportasi di Pulau Sumatra yang dilalui berbagai kendaraan pengangkut logistik penting, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), semen, hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Jembatan Permanen
Karena itu, Kementerian PU memutuskan untuk langsung membangun jembatan permanen demi memastikan konektivitas tetap terjaga dan aktivitas ekonomi tidak terganggu dalam jangka panjang.
“Belum lagi ini merupakan jalur lintas Medan–Aceh, ada angkutan BBM, logistik, semen, dan lain-lain. Jadi kemudian saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya waktu itu belum boleh. Seharusnya saya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi langsung membangun jembatan permanennya,” katanya.
Dody menambahkan, langkah tersebut juga membantu mempercepat penyerapan anggaran karena pekerjaan konstruksi permanen sudah dapat langsung berjalan di lapangan. Meski demikian, proses pembayaran tetap dilakukan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena di PU ini banyak pekerjaan yang sudah bersifat permanen, sehingga penyerapan anggarannya bisa berlangsung lebih cepat,” ujarnya.
Selain pembangunan jembatan permanen, Kementerian PU juga terus melaksanakan program padat karya di wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh dan Sumatra Utara. Program tersebut difokuskan pada pembersihan lumpur yang masih menutupi sejumlah kawasan permukiman dan fasilitas umum.
“Untuk padat karya di Sumatra itu masih terus berlangsung, terutama untuk pembersihan lumpur. Jadi itu di Ditjen Cipta Karya. Kan masih banyak lumpur, terutama di daerah Aceh Tamiang. Semua lokasi akan kita bersihkan dari lumpur,” ungkap Dody.
Percepat Pembangunan
Hingga Juni 2026, progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan Kementerian PU menunjukkan hasil signifikan. Sebanyak 1.544 unit rumah hunian atau sekitar 83 persen dari target 1.866 unit telah selesai dibangun di 18 lokasi terdampak. Sementara itu, penanganan fasilitas umum, kawasan permukiman, serta relokasi puskesmas telah rampung 100 persen.
Pada sektor sumber daya air, pemerintah telah menangani dua embung terdampak bencana, memperbaiki 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta membangun 70 sumur bor dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Di bidang konektivitas, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan terdampak telah berhasil ditangani. Adapun pada sektor sanitasi dan persampahan, pemerintah telah menyelesaikan penanganan 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Komitmen percepatan pemulihan pascabencana juga diperkuat dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp 100,1 triliun yang akan digunakan selama tiga tahun ke depan untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah terdampak. (CHI)
L
