JAMBI, LINTAS – Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2023 di Provinsi Jambi memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat kabupaten, namun beberapa kendala dan tantangan di lapangan masih terjadi, terutama terkait alokasi anggaran.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Syamsul Bahri, SSos, MT, MA, saat ditemui Lintas di ruang kerjanya, Rabu (18/9/2024) menjelaskan, meskipun pelaksanaan IJD memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat kabupaten, namun beberapa kendala dan tantangan di lapangan masih terjadi, terutama terkait anggaran.
Samsul menegaskan bahwa proyek ini merupakan jalan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target untuk mencapai kondisi jalan mantap dengan bantuan dari program IJD.
“Kami punya target jalan mantap, dengan bantuan IJD, semestinya bisa mencapai 75 hingga 77 persen,” ungkap Samsul.
Secara umum masyarakat kabupaten yang mendapatkan IJD senang dengan hasil proyek IJD yang sudah dilaksanakan, bahkan beberapa daerah mengajukan permintaan tambahan pembangunan jalan.
Bahkan untuk tahun 2024, Provinsi Jambi telah mengusulkan 16 ruas jalan untuk masuk dalam program IJD, meskipun terdapat ketidakpastian terkait alokasi dana akibat kondisi keuangan yang belum pasti.
“Kami sudah ajukan, tapi tidak tahu bagaimana keadaannya nanti. Ada kabar potongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, apakah IJD juga akan terpengaruh?,” tambahnya.
Adapun dalam pelaksanaannya, menurut Syamsul, proyek IJD menghadapi kendala terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan pembangunan di beberapa ruas jalan.
“Anggaran IJD biasanya di bawah Rp 50 miliar, karena pelaksanaannya cepat dan taktis. Jika anggarannya di atas 50 miliar, kontraktor seringkali tidak sanggup menyelesaikannya tepat waktu,” jelas Samsul. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa ruas jalan tidak bisa diselesaikan sepenuhnya.
Samsul juga membandingkan alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur di Jambi dengan provinsi lain seperti Lampung.
“Lampung bisa mendapatkan alokasi 800 miliar -900 miliar, sementara Jambi jauh lebih kecil,” ujarnya.
Kesiapan Lembaga di Daerah
Oleh karena itu, Ia menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan daerah serta pemenuhan syarat administratif, seperti DED (Detail Engineering Design) dan penyelesaian masalah tanah, untuk meningkatkan peluang mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar.
Samsul juga menyampaikan kendala pada proyek Jalan Parit Selamat di Tanjung Jabung Timur yang belum selesai dan direncanakan akan dilanjutkan pada 2024.
“Proyek ini terhenti dengan anggaran hanya Rp 7 miliar. Pak Jokowi sempat berencana mengunjungi lokasi tersebut, namun akhirnya hanya datang ke Kota Jambi,” kata dia.
Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan proyek IJD, Samsul mengakui bahwa program ini telah memberikan kontribusi signifikan, terutama di jalan-jalan strategis seperti Simpang Ahok. “Jalan di Simpang Ahok, yang juga menggunakan beton rigid, sangat membantu konektivitas antar daerah,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk IJD, Samsul menjelaskan bahwa Bappeda tidak secara langsung terlibat dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan.
“Transparansi dan akuntabilitas biasanya dilakukan oleh Balai atau PPK yang bertanggung jawab langsung, sedangkan kami hanya membantu proses pengusulan dan tidak menerima laporan perkembangan secara resmi,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara Bappeda dan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga disebutkan berjalan baik, meskipun ada beberapa tantangan dalam hal komunikasi dan pemantauan di lapangan.
Dengan demikian, meskipun proyek IJD di Provinsi Jambi telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan di beberapa wilayah, masih terdapat tantangan besar yang perlu diatasi, terutama terkait dengan anggaran, koordinasi antar lembaga, dan transparansi pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Jambi berharap agar proyek-proyek yang belum tuntas dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2024,” tutur Syamsul Bahri. (BSP/CHI)
Baca Juga: IJD 2023 Bikin Harga Nanas Tangkit Baru Muaro Jambi Naik dan Stabil, Petani Senang
