JAKARTA, LINTAS — Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan pentingnya penerapan bangunan tahan gempa yang konsisten di seluruh wilayah rawan bencana gempa di Indonesia.
Menurut Pusgen, penerapan standar bangunan tahan gempa yang tepat sangat penting dalam mengurangi risiko kerusakan parah akibat gempa bumi, yang dapat merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi besar.
Ditemui di sela-sela agenda Konstruksi Indonesia, Wakil Ketua Pusgen Lutfi Faizal menyatakan bahwa banyak bangunan di Indonesia yang tidak memenuhi standar ketahanan gempa.
Salah satu masalah utama adalah kurangnya perhatian pada detail konstruksi yang esensial untuk ketahanan bangunan saat gempa terjadi.
“Pembangunan bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis, terutama dalam hal detailing, menjadi penyebab utama runtuhnya bangunan saat gempa. Oleh karena itu, kita harus membangun dengan standar yang lebih aman,” ujar Lutfi kepada majalahlintas.com, dikutip Minggu (10/11/2024).
Paradigma yang Lebih Aman
Indonesia, yang terletak di kawasan cincin api Pasifik, memiliki potensi gempa bumi yang sangat tinggi. Lutfi menekankan bahwa masyarakat dan pelaku konstruksi perlu mengubah paradigma dalam pembangunan infrastruktur.
“Kita harus beralih dari pendekatan responsif dalam penanggulangan bencana menjadi lebih preventif, yaitu dengan membangun yang lebih baik dan aman,” ungkapnya.
Penerapan bangunan tahan gempa, lanjutnya, bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan mengingat potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh bencana.
Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam memastikan bahwa setiap bangunan, baik itu rumah tinggal, kantor, maupun fasilitas umum, dibangun dengan prinsip ketahanan gempa yang sesuai standar.
Sosialisasi dan Edukasi
Pusgen juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait mitigasi gempa kepada masyarakat serta pelaku konstruksi.
Menurut Lutfi, pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko gempa sangat penting untuk meminimalkan kerugian dan korban jiwa saat bencana terjadi.
“Pendidikan dan literasi tentang risiko gempa harus dilakukan secara masif agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana,” kata Lutfi.
Lebih jauh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan pentingnya investasi dalam mitigasi gempa yang berbasis pada kesiapsiagaan masyarakat.
Program-program seperti “tsunami ready community” yang digagas oleh BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih siap dalam menghadapi bencana megathrust, termasuk gempa bumi yang dapat menimbulkan tsunami.
Investasi
BMKG dan berbagai pihak terkait terus mendorong pentingnya investasi mitigasi bencana yang berbasis pada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah korban jiwa dan dampak kerugian akibat gempa bumi.
Kerja sama antara pemerintah, akademisi, serta masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya ketahanan bangunan dan kesiapsiagaan bencana akan sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana di masa depan.
Penerapan bangunan tahan gempa yang konsisten di seluruh Indonesia, ditambah dengan upaya mitigasi bencana yang terkoordinasi, menjadi langkah penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman gempa bumi. (GIT)
