JAKARTA, LINTAS — Pemerintah semakin serius membangun Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob dan penurunan daratan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan proyek ini akan melibatkan pihak swasta.
“Kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah kombinasi terbaik. Presentasinya akan kita bicarakan lebih lanjut,” kata AHY usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/8/2025).
AHY membuka peluang investasi dari dalam maupun luar negeri untuk ikut serta. Menurutnya, pemerintah siap berkomunikasi dengan semua pihak sebelum masuk ke tahap implementasi.
Ia juga mengapresiasi pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Keberadaan badan ini, menurut AHY, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah rob dan penurunan muka tanah yang mengancam kawasan pesisir.
“Saya sebagai dewan pengarah akan memberi masukan sekaligus bersinergi dengan Badan Otorita. Kita akan mulai langkah konkret pembangunan Giant Sea Wall demi perlindungan pesisir Jawa secara menyeluruh,” ujarnya.
Badan Otorita
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dua wakil kepala yang dilantik yakni Darwin Trisna Jawaitana dan Suhajar Diantoro.
Baca Juga: Uji Coba Operasional Jalan Lingkar Utara Lamongan Dimulai, Berlangsung Hingga 17 September
Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Senin (25/8/2025), ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengangkatan ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 76 P Tahun 2025.
Dengan sinergi pemerintah, swasta, dan badan otorita, proyek Giant Sea Wall diproyeksikan menjadi solusi besar untuk melindungi jutaan warga di Pantura dari risiko bencana iklim. (GIT)
