TANGERANG, LINTAS — Program 3 juta rumah yang digagas oleh Pemerintah Indonesia mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, pengembang, serta masyarakat.
Pencapaian sejauh ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, meski masih ada tantangan besar yang harus dihadapi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa laporan pembangunan 40.000 unit rumah kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan program ini.
Peran Pengembang

Menurut Ara, pembangunan rumah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pengembang dan masyarakat pun memiliki kontribusi besar. Dalam hal ini, pemerintah hanya menyumbang sekitar 8 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sisanya, banyak yang dibangun oleh pengembang swasta dan bahkan masyarakat itu sendiri.
“Kalau kita (pemerintah) membangun itu kan dari anggaran yang ada hanya sekitar 8 persen. Habis itu kan developer (pengembang), habis itu banyak masyarakat yang membangun sendiri,” jelas Ara, saat meresmikan Rusun Cipta Griya Kedaung di Tangerang, Selasa (14/1/2025).
Sebagai contoh, kata Ara, di Kota Tangerang, mayoritas rumah dibangun oleh warga secara swadaya. Hal ini menandakan tingginya kesadaran masyarakat untuk memiliki rumah dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Menyadari hal ini, pemerintah meluncurkan kebijakan yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam membangun rumah secara mandiri.
Kebijakan tersebut tidak hanya memberi peluang, tetapi juga dukungan untuk mempermudah proses administratif seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Progres

Dalam jangka waktu yang singkat, antara 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, tercatat sudah ada sekitar 36.944 unit rumah yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa penyaluran ini dilakukan melalui pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta program Tapera.
Heru mengungkapkan, jumlah tersebut belum termasuk rumah komersial yang juga berkontribusi pada pencapaian target.
Skema Pembiayaan Baru
Tak hanya itu, BP Tapera juga terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas program. Salah satunya dengan menggenjot skema pembiayaan KPR FLPP melalui rasio 50:50 antara dana APBN dan dana perbankan.
Kebijakan ini diharapkan bisa terealisasi pada kuartal II-2025. Heru berharap skema baru ini akan meningkatkan leverage output, sekaligus mempertimbangkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Skema ini penting agar dana yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal, dan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses rumah yang terjangkau,” jelas Heru.
Selain itu, alokasi dana untuk program rumah di tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp 28,17 triliun untuk 220.000 unit rumah.
Meskipun demikian, Heru mengingatkan bahwa perhitungan yang lebih matang diperlukan bersama dengan Kementerian Keuangan dan pihak perbankan untuk memastikan kelancaran program ini.
Meskipun berbagai kebijakan telah dicanangkan, pemerintah masih harus berhati-hati dalam memastikan peningkatan tren penyaluran KPR FLPP.
Hal ini mengingat pentingnya kolaborasi dengan Kementerian Keuangan serta perbankan dalam merancang skema pembiayaan yang lebih efisien dan aman.
Dengan sejumlah kebijakan baru yang sedang dirancang, pemerintah berharap pada kuartal II-2025 program pembangunan rumah dapat lebih gencar, dengan harapan meningkatkan keterjangkauan rumah bagi masyarakat Indonesia. (GIT)