Saat melakukan kunjungan bersama ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen mereka berdua terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Kedua pejabat tinggi negara itu sepakat, IKN merupakan simbol masa depan bangsa Indonesia yang harus terus didorong dan pembangunannya diselesaikan meski tantangan yang dihadapi tidaklah mudah.
Mengapa tidak mudah? Karena dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat, khususnya yang selama ini dikenal sebagai “Jokowi Haters”, terpatri anggapan bahwa IKN adalah proyek ambisius pribadi Presiden Joko Widodo. Padahal, Jokowi, demikian Presiden Joko Widodo biasa dipanggil, membangun IKN sebagai perwujudan amanah sejarah yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama RI, Soekarno. Saat itu ada wacana Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
Di era Presiden Soeharto, ada wacana ibu kota pindah ke Jonggol, Jawa Barat. Pada era Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid sampai Megawati Soekarnoputri wacana pemindahan ibu kota redup. Baru mencuat kembali saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa tatkala Jakarta menghadapi kemacetan yang sudah tidak dapat ditolerir lagi selain ibu kota peninggalan kolonial Belanda itu mudah diterjang banjir. Jokowi kemudian tercatat sebagai Presiden yang berani mengeksekusi wacana pemindahan ibu kota dengan tindakan nyata. Bersama DPR, Jokowi atas nama pemerintah membuat payung hukum berupa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Berbekal beleid yang kuat dari sisi hukum positif ini, mestinya tidak ada keraguan bagi Prabowo selaku presiden terpilih untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah berjalan selama dua tahun tersebut. Harus diakui, ada kekhawatiran sementara pihak yang menyangsikan keberlanjutan pembangunan IKN berhubung masing-masing presiden memiliki fokus atau titik-tekan (beat) yang berbeda.
Presiden Soeharto, misalnya, menitikberatkan pada pembangunan berbagai sektor dan swasembada pangan, Presiden Jokowi menekankan pada pembangunan infrastruktur yang masif, dan Presiden SBY menekankan pada bantuan tunai langsung yang populis. Kita tidak tahu apa penekanan yang akan dipilih Prabowo nanti saat yang bersangkutan menjabat sebagai Presiden RI untuk lima tahun ke depan bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Namun, merujuk pada kampanye Pilpres 2024 yang baru lalu, Prabowo yang menjanjikan makan gratis bagi siswa-siswi di seluruh Indonesia, tidak dapat diragukan lagi lebih menekankan kepada kesejahteraan rakyatnya.
Selain itu, latar belakang Prabowo yang pernah menjadi Ketua HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia bisa jadi meniru langkah mertuanya, yakni Presiden Soeharto, dengan memberi rakyat Indonesia makan. Jika Soeharto menekankan pada swasembada pangan dengan maksud agar perut rakyat Indonesia tidak kelaparan, Prabowo dengan program makan siang gratis juga tidak jauh-jauh dari urusan mengenyangkan perut rakyat. Tetapi, apakah itu yang menjadi fokus dan penekanan Prabowo? Kita tidak tahu persis, tetapi satu hal yang terang-benderang, Prabowo tidak terlalu menekankan pada pembangunan infrastruktur.
Kita tahu pembangunan IKN termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, apakah IKN bukan merupakan fokus atau penekanan Prabowo dalam periode pertama kepemimpinannya dari 2024 hingga 2029? Presiden Jokowi menekankan pentingnya kawasan inti pemerintahan yang sedang dibangun di IKN sebagai fondasi yang kuat untuk menarik lebih banyak investor. Mengenai pemindahan ibu kota negara ke IKN, Jokowi mengatakan bahwa prosesnya tidak hanya menyangkut masalah administrasi, tetapi juga kesiapan lapangan.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Prabowo menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah dirintis pendahulunya itu. “Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, saya minimal melanjutkan. Kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” kata Prabowo seraya menambahkan, pembangunan ibu kota bukanlah pekerjaan yang cepat dan mudah, namun ia optimistis dalam tiga hingga lima tahun ke depan, fungsi dari IKN sudah bisa berjalan dengan baik.
Kunjungan Presiden Jokowi dan Prabowo ke kawasan IKN sering disebut-sebut sebagai keselarasan visi antara pemimpin saat ini dan pemimpin masa depan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan, serta sebagai bagian dari transformasi besar Indonesia menuju masa depan yang lebih baik saat HUT Ke-100 RI pada tahun 2045 nanti.
Persoalannya, keraguan mengenai keberlanjutan IKN mencuat ke permukaan tatkala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “hanya” memberikan sedikit anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun 2025. Alokasi untuk pembangunan IKN yang kecil ini disebut-sebut sebagai pemberian dari ruang fiskal anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 untuk pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini terlihat dari pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp75,6 triliun yang sudah disepakati DPR. Dari alokasi tersebut, salah satu penggunaannya untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur dasar IKN.
Kementerian PUPR kemudian memberi Rp 4 triliun untuk pembangunan IKN di tahun 2025. Tentu saja jumlah tersebut terbilang “kecil” jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk IKN pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah anggaran sebesar ini disesuaikan sekaligus menunggu afirmasi Prabowo Subianto sebagai presiden. Total alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 yang berjumlah Rp 75,6 triliun itu hampir sama dengan 50 persen anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 yang mencapai Rp 149,74 triliun.
Baca Juga: Pagu Anggaran PUPR Ditambah Jadi Rp 116,23 Triliun, Alokasinya di Mana Saja?
Melihat “kecilnya” anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengusulkan penambahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Permohonan penambahan anggaran tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan bersama dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin 2 September 2024 lalu. Tambahan anggaran yang diajukan optimistis dapat terealisasi mengingat sudah mendapat pendalaman dari Kementrian Keuangan dan Bappenas.
Berapa jumlah penambahan anggaran yang diajukan? Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, meminta menyebut tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 29,8 triliun atau tujuh kali lipat lebih dari anggaran yang disediakan Kementerian PUPR untuk membangun IKN yang “hanya” sebesar Rp 4 triliun itu tadi.
