JAKARTA, LINTAS – Program 3 Juta Rumah yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan akses terhadap pembiayaan perumahan yang adil dan merata.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa subsidi perumahan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini, terutama dalam mengakomodasi masyarakat yang bekerja di sektor informal, yang seringkali kesulitan mengakses pembiayaan perumahan tradisional.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 14 November 2024, di Kantor Kementerian PKP, Fahri mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus membahas skema dan strategi pembiayaan yang lebih inklusif.
Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki slip gaji atau formalitas pekerjaan lainnya, sehingga mereka kesulitan mengajukan pembiayaan rumah melalui skema konvensional seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Padahal, sektor informal merupakan bagian besar dari tenaga kerja Indonesia yang juga berhak mendapatkan akses rumah yang layak.
Subsidi Perumahan dan Pembiayaan
Program 3 Juta Rumah memiliki target ambisius: membangun 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan 2 juta unit di kawasan pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.
Untuk mewujudkan target ini, skema subsidi perumahan menjadi komponen kunci.
Selama ini, pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk subsidi seperti KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), bantuan uang muka, dan subsidi selisih bunga.
Namun, masih ada tantangan besar terkait penyebaran dan pengelolaan dana tersebut agar lebih merata dan tepat sasaran.
Fahri menekankan pentingnya pengelolaan dana yang lebih baik agar subsidi ini tidak hanya mencapai mereka yang sudah memiliki akses, tetapi juga bisa merambah ke masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.
“Jika dana-dana ini dikelola dengan baik, masyarakat yang membutuhkan bisa lebih banyak mendapatkan manfaat. Ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah untuk mewujudkan rumah yang terjangkau dan berkualitas,” ujarnya.
Namun, salah satu isu yang harus dihadapi adalah ketergantungan pembiayaan perumahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fahri menyebutkan bahwa ke depan, Kementerian PKP tidak ingin pembiayaan perumahan hanya bergantung pada anggaran negara.
Pemerintah berencana menggali sumber pendanaan lain untuk memperkuat dan memperluas akses perumahan subsidi.
“Sistem gotong royong dalam pembiayaan perumahan juga harus diperkuat. Kami ingin melibatkan lebih banyak pihak, baik dari sektor swasta, lembaga keuangan, maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan,” kata Fahri.
Selain itu, strategi ini akan mencakup penyempurnaan berbagai skema pembiayaan yang ada, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempermudah akses bagi mereka yang selama ini terpinggirkan.
Hal ini mencakup kemungkinan pengembangan produk pembiayaan yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sektor informal yang mungkin belum memiliki jaminan pendapatan tetap.
Sinergi Pemerintah dan Swasta
Langkah pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan perumahan dinilai sangat penting.
Kolaborasi ini akan memungkinkan terciptanya ekosistem pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan, di mana sektor swasta dapat berperan dalam membangun infrastruktur perumahan dan menyuplai dana yang dibutuhkan, sementara pemerintah tetap memastikan bahwa rumah yang dibangun tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor keuangan, dan pengembang perumahan akan memastikan bahwa Program 3 Juta Rumah berjalan lancar dan tepat sasaran. Kami berharap agar lebih banyak pihak yang terlibat dalam menciptakan solusi nyata untuk perumahan yang layak dan terjangkau,” tutup Fahri.
Dengan berbagai inisiatif dan strategi pembiayaan yang tengah dipersiapkan, diharapkan Program 3 Juta Rumah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang selama ini kesulitan memperoleh rumah yang layak.
Pemerintah pun terus berupaya memastikan agar setiap warga negara, baik di kota maupun di desa, memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. (GIT)
