JAKARTA, LINTAS — Dalam menghadapi wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengungkapkan, persiapan internal tengah berlangsung dengan fokus utama pada tata kelola dan strategi pelaksanaan program yang lebih baik.
Dalam sebuah sesi wawancara, Iwan menegaskan bahwa meskipun masih dalam tahap isu, berbagai masukan terkait perubahan organisasi telah disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Iwan menekankan bahwa organisasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan dan perubahan nomenklatur seperti pemisahan antara Kementerian PUPR menjadi dua kementerian terpisah tidak akan mengganggu tugas dan fungsi utama para aparatur negara.
“Secara persiapan khusus itu ya tidak ada lah. Organisasi itu kendaraan untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau menurut saya, kita lihat nanti kebijakannya seperti apa jadinya,” ujar Iwan, menjawab pertanyaan Majalahlintas.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 15 Oktober 2024.
Program 3 Juta Rumah
Terkait program penyediaan 3 juta rumah, Iwan menyatakan bahwa fokus utama adalah bagaimana skema pembiayaan akan diatur, apakah seluruhnya akan dibiayai melalui APBN atau melalui skema lainnya. Ia juga menekankan bahwa perubahan kementerian ini memiliki tantangan besar untuk memenuhi janji politik Presiden terpilih yang akan diterjemahkan oleh Menteri yang memimpin.
“Bagaimana janji politik dilakukan Presiden terpilih tadi bisa diterjemahkan oleh Menteri yang dipilih, itu yang jadi pertaruhan,” ungkapnya. Menurut Iwan, keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada strategi dan arahan yang diberikan oleh Menteri terkait.
Meskipun menghadapi potensi perubahan besar, Iwan dengan tegas menyatakan kesiapan seluruh jajaran untuk beradaptasi. “ASN itu kan pengabdiannya untuk negeri ini. Kami siap mengeksekusi yang terbaik untuk masyarakat,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak akan mengganggu jalannya tugas, sebab ASN telah terbiasa dengan dinamika pemerintahan.
Dalam pandangannya, siapa pun yang memimpin kementerian baru nantinya, harus mampu menerjemahkan janji-janji politik menjadi aksi nyata untuk rakyat. “Menteri itu driver yang akan mengemudikan. Yang pertama adalah kemampuannya menerjemahkan harapan serta janji presiden,” katanya.
Menteri yang Profesional
Menanggapi kemungkinan jika menteri yang memimpin adalah seorang politisi, Iwan menekankan pentingnya profesionalisme dan keahlian. Ia mengibaratkan menteri sebagai supir yang harus ahli dalam mengemudi dan mengenal jalan agar tidak menyesatkan penumpang, dalam hal ini rakyat Indonesia.
“Kita berharap politikus yang dipilih itu memang profesional dan ahli di bidangnya. Kalau tidak ahli, ya penumpangnya, rakyat Indonesia, yang dirugikan,” jelas Iwan. Ia berharap agar pembentukan Kementerian Perumahan ke depan dapat membawa fokus lebih besar pada penyelesaian masalah perumahan yang selama ini menjadi salah satu prioritas nasional.
Dengan capaian besar seperti Program Sejuta Rumah yang berhasil mencapai target, Iwan optimis bahwa kementerian baru ini akan lebih fokus dan terstruktur dalam menangani tantangan perumahan di Indonesia. (GIT)
