Banda Aceh, Lintas – Dalam melaksanakan tugasnya di atas, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut pengelolaan pengadaan barang/jasa; pelaksanaan pendampingan, konsultasi proses pengadaan, konsultasi sistem informasi, konsultasi substansi hukum, dan/atau bimbingan teknis di wilayahnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
“Jadi BP2JK mengadakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan paket-paket proyek APBN di Kementerian PUPR untuk paket konstruksi dan konsultan, yang mana mitra kami adalah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Balai Perumahan, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah,” ungkap Soeryadi, ST, MT selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang juga merangkap sebagai Kepala UPTBPJ (2/8/2021).
Soeryadi menjelaskan, kontraktor yang menawar di bawah 80% tidak serta merta bisa menang, karena BP2JK sendiri memiliki aturan untuk mengevaluasi kewajaran harga. “Mereka berasumsi kalau tidak di bawah 80% maka tidak akan bisa menang, karena persaingan yang ketat dengan aturan yang disederhanakan, cuma kalau ingin menang apakah memang harus banting harga? Jadi indikasinya seperti itu,” katanya.
BP2JK memiliki payung hukum dari Ditjen Bina Konstruksi untuk mendapatkan pendampingan atau tim teknis dari pihak Unor atau PPK untuk melaksanakan evaluasi kewajaran harga.
“Jadi kalau ada penawaran di bawah 80% diperlukan evaluasi kewajaran harga, dalam hal ini pokja akan meminta kepada PPK untuk mengirim tim teknisnya dan meneliti kewajaran harga yang ditawarkan oleh peserta tender, dan memang tidak semua yang menawar di 60%-80% itu bisa ditetapkan sebagai calon pemenang, justru terkadang mereka gugur dikewajaran harga,” jelasnya.
Dia pun menambahkan, bahwa ini bisa menjadi hal yang baik untuk kedepan di mana tidak semua penawar rendah itu bisa menang. Kalau pun pada akhirnya bisa menang dari sisi administrasi maka kami meminta PPK untuk dapat lebih tegas mengawasi pekerjaan di lapangan. “Karena kita selalu pegang secara administrasi pelaksanaan tender dan memang wajar jika akhirnya bisa ditetapkan sebagai pemenang, oleh karenanya kematangan dan kesiapan unor (unit organisasi) dalam menyusun HPS sangatlah penting,” lanjutnya.
Soeryadi mengatakan ke depan perlunya koordinasi pematangan HPS ditingkat unor dan di tingkat balai fisiknya sehingga pada saat pembahasan ditingkat BP2JK hal tersebut tidak menjadi diskusi yang berkepanjangan terhadap harga-harga yang ditawarkan.
Tantangan sebagai BP2JK
Soeryadi mengungkapkan, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi adalah balai yang sangat rentan bukan hanya mengundang minat tapi juga mengundang semua mata untuk memandang. Setiap rekanan atau siapa saja yang ingin berkonsultasi pastinya akan diterima dengan catatan tidak untuk melaksanakan suatu negosiasi atau janji-janji tentang proses tender, jadi hanya konsultasi, koordinasi, dan bukan negosiasi.
“Kami menjalankan dengan cara komunikatif kepada setiap tamu yang datang mungkin ada masukan yang bagus untuk perbaikan namun dalam suasana Covid-19 seperti ini, kami juga membatasi tamu yang datang, jadi dengan menjauhi komunikasi seperti itu kami mengharapkan tidak ada komunikasi yang terputus sehingga mereka menganggap BP2JK ini ekslusif tidak bisa dikomunikasikan, oleh karenanya kami menghindari terjadi hal-hal yang bisa mengganggu proses,” paparnya.
Soeryadi mengakui, adanya tekanan-tekanan namun semua dijalankan dengan komunikasi yang baik, kami memberikan saran sesuai aturan yang ada sehingga tidak ada yang tidak mungkin bisa menang.
“Jadi intinya, saya harus bisa menjaga komunikasi dan perilaku, setiap tamu memberikan rejeki buat kita dalam arti bisa bersilaturahmi, bertukar pikiran dan diskusi, sehingga pada akhirnya tujuannya baik,” terang Soeryadi.
Kemudian yang perlu di garis bawahi adalah setiap pemenang bisa memenangkan suatu tender karena dokumen yang sesuai dengan yang diminta sehingga memenuhi syarat untuk menang.
“Jangan sampai mengucapkan terima kasih karena sudah dimenangkan karena akan menimbulkan persepsi yang salah, mindset itulah yang saya ingin ubah, perilaku pikiran para peserta tender dari jasa konstruksi ini, jangan ada anggapan tender itu bisa diatur dan jangan takut untuk ikut tender karena semua memiliki harapan yang sama untuk bisa menang,” tuturnya.
Sementara itu, untuk meminimalisir kegagalan tender, Soeryadi memiliki strategi tersendiri dalam pelaksanaannya, di mana PPK mengajukan dokumen dahulu secara manual ke e-mail yang sudah dibuat khusus.
“Selanjutnya kami mengundang mereka untuk pembahasan dokumen setelah semua sesuai maka baru dimasukkan ke dalam sistem, sehingga pokja tinggal ambil dokumen tersebut dan kami undang PPK-nya untuk pembahasan sekali lagi dan itu tidak membutuhkan waktu lama karena sudah benar dokumennya, jadi kematangan dari unor untuk lebih mematangkan dalam kesiapan dokumen tadi itu penting,” katanya.
Paket lelang di Balai Aceh
Pada tahun anggaran 2021 per 2 Agustus terdapat sebanyak 149 paket yang diproses dan dilelangkan oleh BP2JK, yang terdiri dari BPJN Aceh sebanyak 56 paket, BWS Sumatera I sebanyak 52 paket, BPPW sebanyak 17 paket, dan Balai Perumahan sebanyak 24 paket.
Rekap Paket BP2JK Wilayah Aceh
“Dari semua paket ini terdapat dua paket yang batal akibat komposisi dan pembatalan dari unor, sehingga totalnya menjadi 147 paket termasuk enam paket penunjukan langsung,” imbuhnya.
Hingga kini, BP2JK telah menyelesaikan 133 paket atau setara 90,5% dengan nilai Rp 1,284 triliun. Kemudian yang sedang dalam proses berjalan sebanyak 7,5% senilai Rp 1,8 triliun dan yang belum proses hanya 2% senilai Rp 3,6 miliar.
“Yang sedang pelaksanaan ada 11 paket, di mana delapan paket SDA dan tiga paket Balai Perumahan. Untuk balai SDA ini ada dua paket yang membuat nilai pagu sisanya ini menjadi sangat besar yakni paket Bendungan Keureuto senilai Rp 1,075 triliun dan paket Bendungan Rukoh senilai Rp 572 miliar, dua paket ini sudah kita ajukan proses penetapannya di Jakarta tinggal menunggu penetapan menteri saja,” papar Soeryadi.
Meski demikian, BP2JK tetap mengupayakan agar semua paket yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan selesai di bulan September sesuai dengan target kerja BP2JK.
Di samping itu, menurut Soeryadi kontraktor di Aceh sudah memiliki SDM yang baik sehingga sebagian besar sudah bisa masuk ke dalam lingkup pelaksanaan proyek yang ada di lingkungan paket APBN Kementerian PUPR.
“Kalau kita lihat memang pengalaman sudah ada sebenarnya tapi dengan kondisi saat ini dan nilai paket yang besar mereka melaksanakan JO dengan perusahaan dari luar Aceh, jadi dari sisi kemampuan perusahaannya mungkin yang belum bisa hingga akhirnya mereka bekerja sama dengan perusahaan di luar untuk mendapatkan pekerjaan di Aceh.” (RA-S)
