Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempersiapkan sistem transportasi untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan sistem tranportasi itu akan mulai dibangun tahun 2022 di dua lokasi untuk IKN, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Dalam membangun konektivitas aksesibilitas IKN, tranportasi publik yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama,” sebut Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (29/1/2022).
Budi memaparkan tiga transportasi yang akan dibangun, yang pertama adalah transportasi udara. Nantinya transportasi udara akan mengusung konsep aerotropolis yang terintegrasi, cerdas dan berbasis etika lingkungan.
Kedua, di sektor transportasi laut dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang.
“Konsepnya smart port dan traffic separation scheme (TSS),” kata Budi.
Terakhir di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan listrik yang berbasis baterai, serta kendaraan autonomous untuk angkutan bus, jelas Budi.
Budi juga mengungkapkan saat ini terdapat beberapa sarana transportasi yang akan mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Berita terkait : Menyiapkan Jalan Perbatasan dan Akses Menuju Ibu Kota Baru (Bagian 2)
Ia mencontohkannya dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda, lalu pelabuhan Semayang, Kariangau serta Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).
“Nantinya, fasilitas transportasi pendukung juga akan dibangun oleh Kemenhub. Seperti terminal tipe A, Bus Rapid Transit (BRT), Bandara VVIP, kereta api perkotaan dan antarkota, Intelligent Transport System (ITS) dan lain sebagainya,” jelasnya.
Untuk merealisasikan berbagai program pembangunan sistem transportasi di ibu kota baru itu, Budi menuturkan, telah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas. Adapun total anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 582,6 miliar untuk pembangunan tahun 2022.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengatakan perpindahan ke IKN baru akan dimulai secara bertahap. Jokowi menargetkan 2024 nanti Istana Negara dan beberapa kementerian sudah berkantor di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah memberikan pengajuan dana pembangunan IKN senilai Rp 46 triliun.
Pranala luar : Konsep Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi di IKN Mulai Disusun, Ditargetkan Selesai Mei 2020
Basuki menyebut anggaran itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden, wakil presiden, gedung MPR dan DPR serta sejumlah fasilitas lainnya. Tapi Basuki memastikan bahwa dana itu tidak akan membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR. Bahkan tahun anggaran PUPR tahun 2022 ini tidak termasuk anggaran untuk membangun IKN. (*)
