JAKARTA, LINTAS – Pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah demi menjawab kebutuhan hunian rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi memaparkan peta jalan program ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025). Ia menekankan pentingnya dukungan legislatif guna memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai rencana.
“Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami. Kami minta dukungan dari Komisi V agar pelaksanaannya sesuai prosedur dan data yang digunakan sah,” ujar Maruarar.
Tiga Tujuan Utama Roadmap Program 3 Juta Rumah
Dalam paparannya, Maruarar menegaskan bahwa peta jalan ini disusun dengan tiga tujuan utama:
- Memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan terukur untuk mencapai target pembangunan rumah secara efektif.
- Mewujudkan sinergi lintas sektor dalam penyediaan hunian yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Menjadi acuan bersama pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dalam merancang kebijakan, program, dan alokasi anggaran.
Ia mengaku telah lama menunggu untuk mempresentasikan roadmap ini sejak Januari, namun baru bisa dilakukan empat bulan kemudian. “Saya ingin ada waktu yang cukup untuk membahas sektor perumahan ini secara menyeluruh,” tegasnya.
Meski semangat tinggi, Maruarar tidak menutup mata terhadap berbagai kendala di lapangan, seperti:
- Keterbatasan anggaran
- Ketersediaan lahan yang sempit
- Kualitas bangunan yang belum memadai
- Bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran
Ia pun menekankan pentingnya data yang valid, dan meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) segera memperbarui data 2025. “Kami masih menggunakan data tahun 2023. Padahal Presiden sudah menginstruksikan satu sumber data nasional, yakni dari BPS,” ujarnya.
Skema Kerja Sama
Program ini dibagi dua skema tanggung jawab. Sebanyak 2 juta unit menjadi tanggung jawab langsung Maruarar, sementara 1 juta unit lainnya akan dikejar melalui investasi asing oleh Wakil Menteri PKP.
“Saya bahkan ikut mendampingi Presiden ke Doha untuk menjajaki potensi investasi di sektor perumahan,” ungkapnya.
Kementerian PKP juga telah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR untuk menerbitkan SKB 3 Menteri. Tujuannya? Menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan mempercepat izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bagi MBR.
Baca Juga: KAI Datangkan 54 Lokomotif Baru dari AS, Untuk Apa?
Namun, menurut Maruarar, masih ada sekitar 70 kepala daerah yang belum menjalankan kebijakan ini. “Padahal SKB tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil yang ingin punya rumah pertama,” katanya.
Salah satu ide paling menarik yang dilontarkan Maruarar adalah wacana memanfaatkan bangunan penjara yang sudah tidak layak sebagai lokasi perumahan. Menurutnya, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan melalui telepon dan diskusi pribadi.
“Banyak penjara yang sudah penuh dan terletak di lokasi strategis. Ini bisa kita manfaatkan jadi solusi pemukiman,” jelasnya.
Di akhir paparannya, Maruarar menegaskan kesiapannya menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo tanpa kompromi.
“Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden. Saya siap kerja total, bahkan kalau harus di-reshuffle pun saya siap,” ujarnya. (GIT)
