JAKARTA, LINTAS – Ketua Generasi Energi Bersih Indonesia Maya Lynn, mengatakan, Generasi Energi Bersih (Gen-B) didirikan para aktivis dan praktisi yang peduli terhadap isu energi dan lingkungan.
Gen-B fokus pada advokasi energi bersih, edukasi masyarakat, serta kolaborasi strategis untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Selain itu, Gen-B juga mendorong transformasi melalui advokasi kebijakan, penelitian, pendidikan, pelatihan, dan kemitraan strategis.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan dan proyek yang mendukung energi bersih,” ujar Maya, Minggu (2/6/2024).
Institute for Essential Services Reform (IESR), GEN-B, Departemen Lingkungan Hidup, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM UI), yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bebas Emisi (KIBE) 2050 melakukan kegiatan pawai.

Pawai
Pawai KIBE 2050 dimulai pukul 08.00, yang bergerak dari Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, menuju Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkenalkan isu transisi energi berkeadilan dan krisis iklim, perkembangan transisi energi di Indonesia di berbagai sektor, pilihan keterlibatan masyarakat dalam proses transisi energi.
Serta menyampaikan Rekomendasi Kebijakan Transisi Energi dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).
Tiba di Kantor ESDM, peserta KIBE 2050 diterima langsung Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi ESDM pada Sekretariat Jenderal Ir Agus Cahyono Adi, MT.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan KIBE 2050 berkesempatan untuk menyampaikan dalam konteks Indonesia, beberapa upaya transisi energi dapat diapresiasi meskipun progressnya terbatas, misalnya komitmen Indonesia Emisi Nol Bersih (IENB) 2060 atau lebih awal, serta pengesahan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) melalui Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) tahun lalu.
Mereka menilai, bahwa komitmen IENB dan JETP-CIPP sebenarnya dapat ditingkatkan mengingat banyak studi yang menunjukan, Indonesia secara ekonomi dan teknis dapat mencapai kondisi bebas emisi di tahun 2050.
Namun, RPP KEN justru akan merevisi PP Nomor 79 tahun 2014 terkait Kebijakan Energi Nasional, yaitu pengurangan target bauran energi terbarukan.
Rencana revisi penurunan target bauran energi dalam pembaharuan RPP KEN adalah langkah mundur komitmen transisi energi berkeadilan. Target bauran energi terbarukan yang semula 23 persen di tahun 2025 diturunkan ke 17-19 persen. Tercantum pula rencana positif menaikkan target dari 31 persen di tahun 2050 menjadi 70-72 persen di 2060.
Kedua revisi tersebut perlu ditinjau secara saksama, dikritisi, dan diawasi mengingat tahapan-tahapan capaian di tahun sebelumnya yang selalu di bawah target, termasuk capaian bauran 13,1 persen di akhir tahun 2023.

Kolaborasi
Cahyono, mewakili Kementerian ESDM, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota KIBE 2050 dan berjanji untuk memfasilitasi untuk bertemu langsung kepada pihak yang menangani hal tersebut.
Namun, sambung Cahyono yang perlu dipahami bersama bahwa semua ini harus berkolaborasi dengan segala dinamikanya untuk mencapai kesamaan persepsi dan melihatnya secara komprehensif.
“Intinya segala sesuatu yang dibayar itu harus ada yang membayar, semuanya adalah timbal balik. Inilah pentingnya kolaborasi agar bisa gotong-royong. Kemudian keadilan, yang utama adalah biaya atau bagaimana kita meminimalkan biaya dan kedua ability (kemampuan), serta harus ada proses penyesuaian,” ujar Cahyono.
Maya menambahkan, “Gen-B berharap masyarakat semakin sadar dan mendukung energi terbarukan untuk masa depan yang lebih hijau. Mari bersama-sama mengurangi emisi dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang.”. (SAL)
Baca Juga: http://MRT Jakarta Berkomitmen Wujudkan Transisi Energi Hijau dan Transportasi Publik