JAKARTA, LINTAS – Pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire terus dibangun untuk memperkuat kelembagaan sekaligus mendukung pelayanan publik di daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Hingga 9 Agustus 2026, pembangunan gedung utama pemerintahan telah mencapai progres 36,90 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Pembangunan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya itu mencakup Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Pembangunan gedung-gedung tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap kesiapan Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai daerah otonomi baru. Infrastruktur pemerintahan yang memadai dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan DOB perlu diiringi dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Dody dikutip Selasa (11/8/2026).
Pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP Papua Tengah dimulai pada 20 Oktober 2025. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak mencapai Rp 355,36 miliar yang bersumber dari APBN.
Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan
Selain membangun gedung pemerintahan, Kementerian PU juga melakukan penataan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Tengah. Penataan ini dirancang untuk membentuk kawasan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pekerjaan penataan kawasan dimulai pada Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Hingga saat ini, progresnya telah mencapai 25,34 persen.
Sejumlah pekerjaan masih berlangsung di lapangan, antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Dari sisi aksesibilitas, kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah berada sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Sementara itu, dari pusat Kabupaten Nabire, kawasan tersebut berjarak sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Pembangunan pusat pemerintahan ini diharapkan memperkuat kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sekaligus menciptakan fasilitas pemerintahan yang mampu menunjang pelayanan masyarakat. (CHI)
Baca Juga: Pelebaran Tol Surabaya–Gempol Capai 97,77 Persen, JTT Kebut Penyelesaian Segmen Kejapanan–Gempol
