JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat alokasi anggaran Rp114,59 triliun pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas, investasi, industri, serta pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peningkatan produktivitas perlu didukung layanan infrastruktur yang semakin baik. Menurutnya, ketersediaan air minum dan irigasi, konektivitas jalan dan jembatan, serta layanan dasar menjadi fondasi bagi investasi dan perkembangan kawasan.
“Air minum dan irigasi harus tersedia untuk mendukung pertanian, jalan dan jembatan harus mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta layanan dasar harus berfungsi dan mendukung kawasan berkembang secara lebih baik,” kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI untuk Penetapan Hasil Penyesuaian RKA K/L TA 2027, Kamis (24/9/2026).
Dari total anggaran tersebut, Rp37,30 triliun dialokasikan untuk Bina Marga, Rp32,57 triliun untuk Prasarana Strategis, Rp30,66 triliun untuk Sumber Daya Air, Rp12,15 triliun untuk Cipta Karya, serta Rp1,91 triliun untuk dukungan manajemen dan teknis.
Pada bidang Bina Marga, program 2027 meliputi pembangunan jalan baru 198,79 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 870,87 km, pembangunan dan penggantian jembatan 2.597,38 meter, preservasi jembatan 16.926 meter, pembangunan flyover/underpass 473,90 meter, serta pembangunan jalan tol 12,26 km.
Untuk Prasarana Strategis, Kementerian PU menargetkan revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, pembangunan 68 unit Sekolah Rakyat Tahap III, 15 unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta 12 unit prasarana perekonomian atau pasar.
Program juga mencakup prasarana olahraga, kesehatan, peribadatan, cagar budaya, dan prasarana strategis lainnya.
Di bidang Sumber Daya Air, kegiatan 2027 mencakup pembangunan jaringan irigasi 451 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 47.671 hektar, pengendalian banjir sungai dan muara 27,06 km, pengamanan pantai 6,60 km, tambahan kapasitas air baku 0,78 m³/detik, serta pengendalian sedimen dan lahar.
Sementara bidang Cipta Karya diarahkan untuk memperluas layanan dasar melalui pembangunan dan peningkatan SPAM 650 liter/detik, perluasan SPAM untuk 5.000 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah enam unit, persampahan 10 unit, serta pembangunan bangunan gedung seluas 31.757 m².
Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Kementerian PU juga mengalokasikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), antara lain 13.296 lokasi P3-TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.246 lokasi program berbasis masyarakat bidang Cipta Karya yang terdiri atas PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Selain pembangunan reguler, Kementerian PU akan melanjutkan dukungan penanganan bencana di Sumatera melalui dukungan teknis, pengendalian bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
Adapun anggaran dukungan manajemen dan teknis mencakup tata kelola organisasi, pengawasan internal, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, perencanaan wilayah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Dody mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur masih besar sehingga setiap alokasi anggaran harus dikelola secara cermat agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami sangat menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Oleh karena itu, setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya. (CHI)
