JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani longsor yang terjadi di ruas Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena, jalur strategis penghubung Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Bencana tersebut dipicu curah hujan tinggi sejak Sabtu (7/2/2026) hingga Minggu (8/2/2026), yang menyebabkan material longsor menutup badan jalan di sejumlah titik dan mengganggu kelancaran arus transportasi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas pemerintah mengingat ruas tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah pegunungan Papua.
“Konektivitas harus segera dipulihkan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak terganggu terlalu lama. Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penanganan,” ujar Menteri Dody.
27 Titik Longsor, Akses Vital Terganggu
Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tercatat sebanyak 27 titik longsoran di sepanjang ruas Trans Papua Jayapura–Wamena dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Beberapa lokasi terdampak berada di Jalan Tanjakan Area Camp Pemilu, Jalan Tanjakan Yahuli, ruas Area Camp 90, Camp 80, serta sekitar Jembatan Kali Kil dan Kampung Wara.
Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup badan jalan, sementara di beberapa titik terjadi gangguan pada struktur lereng dan drainase. Kondisi tersebut sempat memperlambat distribusi kebutuhan pokok dan mobilitas masyarakat antarwilayah.
Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua–Papua Pegunungan, Kementerian PU melakukan penanganan darurat dengan menggandeng PT Hutama Karya. Sebanyak 57 unit alat berat diterjunkan untuk mempercepat proses pemulihan, terdiri atas 48 unit excavator dan 9 unit dozer.
Pembersihan Material
Pengerahan alat berat difokuskan pada pembersihan material longsor, stabilisasi lereng, penanganan drainase, pemasangan sandbag, penimbunan kembali badan jalan, hingga penggantian Jembatan Bailey yang terdampak.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembukaan akses dan mengurangi dampak keterisolasian wilayah akibat gangguan infrastruktur.
Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta stabilitas lereng guna memastikan keselamatan pekerja maupun pengguna jalan.
“Selain penanganan darurat, Kementerian PU juga melakukan evaluasi teknis terhadap kondisi lereng dan sistem drainase di sepanjang ruas tersebut,” ujar Dody.
Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko bencana di masa mendatang, mengingat karakteristik geografis wilayah Papua yang rawan longsor terutama saat intensitas hujan tinggi. (CHI)
Baca Juga: Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan Siak Ditingkatkan Lewat Program IJD
