JAKARTA, LINTAS – Pemerintah terus bergerak mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Salah satu langkah terobosannya adalah memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di kawasan perkotaan, seperti Cipinang dan Salemba, untuk dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Drs. Agus Andrianto, kembali menggelar rapat koordinasi di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
“Kita persiapkan semua aspek hukumnya dan data pendukung, seperti dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan Bank Tanah. Semua harus sesuai aturan,” tegas Maruarar.
Maruarar menjelaskan bahwa program ini merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diminta serius dalam memaksimalkan aset strategis negara, salah satunya lahan lapas yang sudah penuh dan overkapasitas, untuk kemudian dialihkan fungsinya menjadi kawasan perumahan.
“Ini bagian dari komitmen nyata Presiden. Lokasinya strategis, kualitas rumah ditingkatkan, dan kuotanya diperluas,” jelas Maruarar.
Langkah ini dilakukan melalui proses ruislag atau tukar menukar aset dengan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Harapannya, negara tetap diuntungkan, dan masyarakat mendapat akses rumah yang layak dan terjangkau.
Libatkan Developer Besar dan Lembaga Terkait
Dalam rapat kedua ini, Maruarar turut mengundang sejumlah pengembang besar, seperti PT Ciputra Development, Sinarmas Land, Summarecon, Pakuwon, hingga Metropolitan Land.
“Kami libatkan swasta untuk dengar masukan langsung. Supaya semua pihak dapat untung, baik negara, rakyat, maupun dunia usaha,” ujar Maruarar.
Ia juga menyebut bahwa proses ini akan terus dikawal secara serius. Dalam waktu dekat, Maruarar berencana menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) untuk melaporkan perkembangan terbaru dan memperkuat aspek legal serta tata kelolanya.
Saat ditanya mengenai anggaran pembangunan, Maruarar belum ingin menyampaikan lebih detail. Ia menyebut saat ini pemerintah sedang menyusun berbagai skema pembiayaan yang aman dan menguntungkan negara.
“Kita masih matangkan pola dan skemanya. Prinsipnya, negara tidak dirugikan, dan semua pihak bisa berhasil,” ujarnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga seperti Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, perwakilan Bank Tanah, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Maruarar menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan proyek strategis nasional ini. (GIT)
