JAKARTA, LINTAS — Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan melanjutkan proyek kereta cepat dari Bandung menuju Surabaya. Rencana ambisius ini digagas dengan satu prinsip utama: tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang bagi pihak swasta untuk membiayai sepenuhnya proyek ini. Ia menegaskan bahwa perpanjangan jalur kereta cepat akan dirancang dengan pendekatan investasi murni non-APBN.
“Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian ke Surabaya. Tapi yang jelas, kita harapkan tidak menggunakan APBN,” ujar Dudy saat Media Briefing di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Kereta Cepat atau Semi Cepat Masih dalam Kajian
Selain opsi kereta cepat, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kereta semi cepat untuk jalur Jawa bagian tengah hingga timur. Dudy mengatakan bahwa studi awal mengenai moda transportasi ini tengah ditawarkan ke sejumlah investor internasional.
“Memang ada pembicaraan untuk melanjutkan proyek kereta cepat, namun semuanya perlu dikaji secara cermat. Dalam beberapa kesempatan kami juga menawarkan moda semi cepat,” jelasnya.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, menambahkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan terhadap berbagai skenario pembangunan.
Jalur yang dipertimbangkan antara lain: melanjutkan proyek kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, membangun jalur semi cepat dari Bandung ke Surabaya, atau bahkan dari Jakarta ke Surabaya.
“Itu semua akan dikaji dalam studi kelayakan. Nanti kita lihat, apakah secara teknis lebih baik jika dari Jakarta ke Bandung menggunakan high-speed dan sisanya menggunakan mid-speed. Semua akan dianalisis lebih lanjut,” terang Allan.
Baca Juga: BUJT Sebut Pembangunan Jalan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang Dalam Tahap Pembahasan
Semakin Kuat
Allan juga menekankan bahwa keinginan politik untuk melanjutkan proyek kereta cepat ke Surabaya sangat kuat. Ia menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan sudah diberi mandat untuk mendorong kelanjutan proyek tersebut.
“Pak Menko sendiri sudah menyampaikan bahwa beliau diminta untuk melanjutkan proyek ini. Itu menunjukkan komitmen politiknya sangat tinggi,” ujarnya. (CHI)
