JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum menggeser fokus penanganan banjir bandang Aceh Tenggara ke wilayah hulu Sungai Alas. Pembangunan sabo dam dan check dam dipilih sebagai langkah utama menahan material banjir sebelum merusak infrastruktur di hilir.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, melalui keterangan tertulis, menegaskan, penanganan banjir tidak cukup dilakukan di hilir. Sumber persoalan justru berada di hulu sungai.
“Penanganan banjir bandang harus dimulai dari hulu. Sabo dam berfungsi menangkap kayu, batu, dan sedimen agar aliran ke hilir lebih terkendali,” kata Dody saat meninjau Jembatan Pantai Dona, Aceh Tenggara, Minggu (11/1/2026).
Karena itu, Kementerian PU merencanakan pembangunan sekitar 30 hingga 40 titik sabo dam dan check dam di Aceh. Sejumlah titik prioritas berada di kawasan rawan banjir bandang, termasuk hulu Sungai Alas.
Adapun Jembatan Pantai Dona menjadi salah satu perhatian utama. Jembatan ini rusak akibat banjir bandang dan berfungsi menghubungkan tiga kecamatan, yakni Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahman.
Kerusakan Berulang
Menurut Dody, pembangunan kembali jembatan harus dibarengi perlindungan dari hulu. Tanpa itu, risiko kerusakan berulang akan tetap tinggi.
“Kalau hanya membangun jembatan di titik ini, tidak cukup. Harus ada sabo dam di hulunya agar lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk percepatan penanganan, Dody meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh bekerja dari dua sisi. Pekerjaan diminta dilakukan siang dan malam.
“Mudah-mudahan dalam 2–3 bulan jembatan ini bisa difungsikan kembali,” katanya.
Selain Pantai Dona, Dody juga meninjau Jembatan Mbarung di Kecamatan Babussalam. Jembatan tersebut terdampak banjir bandang pada 27 November 2025. Infrastruktur ini menghubungkan empat kecamatan dan menjadi jalur penting aktivitas ekonomi warga.
Di luar konektivitas jalan, Dody menyoroti fasilitas kesehatan. Ia meninjau Puskesmas Jambul Alam yang berada di kawasan rawan banjir dan dekat dasar sungai.
Menurut dia, lokasi puskesmas itu tidak lagi aman. Relokasi dinilai perlu untuk menjamin layanan kesehatan tetap berjalan saat bencana.
“Puskesmas ini sudah direkomendasikan untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Kita akan siapkan pembangunan di tempat baru,” ujarnya.
Melalui langkah ini, Kementerian PU menegaskan penanganan bencana tidak hanya bersifat darurat. Upaya jangka panjang diarahkan pada penguatan sistem perlindungan infrastruktur agar risiko bencana serupa dapat ditekan. (HRZ)
Baca Juga: Air Bersih untuk Warga Aceh Tamiang, PU Bangun 24 Sumur Bor
